ARUSBAWAH.CO - Gelombang tuntutan terhadap pengguliran Hak Angket di Karang Paci masih dilakukan.
Pada Rabu (29/04/2026), Aliansi Rakyat Kaltim kembali turun ke jalan dalam gerakan bertajuk "Aksi Pencerahan".
Tidak hanya terpusat di satu titik, massa mengepung jantung Kota Samarinda di tiga lokasi strategis: Simpang Lembuswana, Simpang Mesra, dan kawasan Samarinda Seberang.
Aksi ini merupakan respons langsung untuk mengawal Pakta Integritas yang telah ditandatangani oleh tujuh fraksi DPRD Kaltim pada 21 April lalu.
Massa menilai, janji manis anggota dewan di atas kertas harus segera diwujudkan dalam tindakan nyata, yakni pelaksanaan Hak Angket terhadap kebijakan Gubernur Rudy Mas'ud.
Mencium Aroma Ketertutupan Informasi
Meski pihak DPRD Kaltim melalui Wakil Ketua I, Ekti Imanuel, mengklaim akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Banmus) esok hari (30/04), hal itu justru ditanggapi dingin oleh massa aksi.
Koordinator Lapangan (Jenlap) Aliansi Rakyat Kaltim, Kamarul Azwan, menyebut pihaknya belum menerima informasi resmi yang transparan terkait agenda tersebut.
“Informasi tersebut masih simpang siur di kami. Jujur saja, ada kesan informasi ini tertutup, tidak ada keterbukaan publik dari pihak dewan. Jika memang benar Hak Angket akan dibahas di paripurna nanti, kami tegaskan akan terus mengawal agar setiap keputusan dibuka secara terang benderang kepada rakyat,” tegas Kamarul saat ditemui di sela aksi di Simpang Mesra, Rabu sore.
Kamarul menekankan bahwa kehadiran massa di jalanan hari ini adalah untuk memberikan "pencerahan" kepada masyarakat luas agar turut serta mengawasi kinerja 55 anggota legislatif di Karang Paci.
- Soal Pakta Integritas Tuntutan Massa, Ekti Bilang Pasti Difasilitasi Dewan! Besok Dibahas
- Penjelasan Ayub soal Lebih Dulu Interpelasi Daripada Angket: Belum Ada Temuan Hukum soal Pengadaan Mobil - Renovasi Rujab
- Respons Aksi 21 April, Ekti Imanuel: Hak Angket hingga Interpelasi Akan Dibahas di Rapat Pimpinan
Menagih Komitmen 7 Fraksi
Sorotan tajam aliansi kini tertuju pada integritas para wakil rakyat.
Kamarul mengingatkan kembali bahwa tujuh fraksi dan dua wakil ketua dewan sudah memberikan komitmen tertulis.
Menurutnya, hal itu adalah "bola salju" yang seharusnya tidak boleh berhenti di tengah jalan hanya karena urusan prosedural.
“Tanda tangan tujuh fraksi dan pimpinan kemarin itu adalah terobosan besar. Itu janji publik. Tugas kami hari ini adalah memastikan mereka yang sudah bertanda tangan tidak 'masuk angin' atau balik badan. Kami kawal ketat setiap langkah mereka,” tambahnya dengan nada bicara yang lugas.
Ancam Lumpuhkan Samarinda di Bulan Mei
Aksi di penghujung April ini nampaknya menjadi peringatan terakhir bagi DPRD Kaltim.
Aliansi telah merancang strategi eskalasi massa yang jauh lebih masif jika tuntutan Hak Angket ini hanya menjadi formalitas politik belaka tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Kamarul menegaskan bahwa momentum Hari Buruh (May Day) pada 1 Mei mendatang akan dijadikan panggung perlawanan yang lebih besar jika hasil rapat dewan esok hari tidak memuaskan aspirasi yang dibawa massa.
“Kami akan lihat hasil rapat besok. Jika tidak ada progres nyata, kami pastikan akan ada aksi dengan eskalasi yang cukup besar di May Day nanti. Kebijakan Pemprov saat ini sudah sangat melukai masyarakat, bukan hanya publik secara umum, tapi buruh dan sektor pendidikan juga merasakan dampaknya secara nyata,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, massa aksi di tiga titik perlahan membubarkan diri dengan tertib, namun dengan satu pesan yang jelas: Mata rakyat kini sedang mengawasi setiap inci gerak-gerik di Gedung Karang Paci menjelang rapat penentu esok hari. (son)




