Perbedaan ini, katanya, harus dipahami dalam setiap desain kebijakan nasional agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan yang makin melebar.

“Masih banyak sekali kegiatan di setiap provinsi yang berbeda-beda persoalannya. Ada yang sistemnya kepulauan, banyak pulaunya, ada yang banyak penduduknya, ada yang luas wilayahnya tapi penduduknya kurang, dan ada yang penghasil sumber daya alam,” jelasnya.

Daerah Penghasil SDA Tak Boleh Lagi Jadi Penonton

Rudy menyoroti secara khusus daerah penghasil sumber daya alam seperti Kalimantan Timur, Riau, dan Papua.

Ia menilai, selama ini provinsi-provinsi tersebut lebih sering menjadi penonton dari kebijakan pusat.

Hasil bumi mereka menyumbang besar ke kas negara, tapi porsi yang kembali ke daerah dalam bentuk pembangunan masih belum sebanding.

“Ini akan kita sinergikan agar nanti pemerintah provinsi tidak hanya sebagai penikmat atau menikmati kebijakan, tetapi juga bisa memberikan kebijakan terutama di dalam penyusunan APBN,” ujar Rudy.

Ia menambahkan, APPSI di bawah kepemimpinannya akan memperjuangkan agar kepala daerah bisa dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan fiskal nasional, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer ke Daerah (TKD), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

Tujuannya jelas, kata Rudy, agar pembagian anggaran pusat ke daerah lebih transparan dan adil.

“Begitu juga dana DAU, dana TKD, dana DBH itu bisa memberikan kontribusi. Supaya kita tidak hanya mendapatkan benefit saja, tetapi juga kita bisa memberikan kontribusi berkaitan dengan kebijakan-kebijakan terutama yang berkaitan dengan APBD, APBN maupun kebijakan fiskal,” katanya.