Rustam juga mengonfirmasi bahwa kunjungan Markas Besar (Mabes TNI) ke lokasi tambang baru-baru ini bukan tanpa alasan. 

Ada dugaan adanya keterlibatan oknum aparat militer yang menjadi bekingan tambang.

“Sedang berproses. Kemarin ada kunjungan Mabes TNI untuk memastikan kejadian dan melihat  jika ada backing dari oknum anggota TNI,” ucap Rustam.

Meski begitu, ia tak bisa memastikan kebenaran dugaan adanya oknun TNI yang terlibat. 

Namun, informasi yang didapatnya memang mengarah ke kemungkinan adanya perlindungan oknum TNI.

“Saya tidak tahu persis, tetapi memang mereka cari informasi soal itu,” imbuhnya.

Diketahui, temuan aktivitas tambang itu bermula dari laporan mahasiswa kehutanan yang tengah melakukan penelitian. 

Mereka tak sengaja mendapati ekskavator di area KHDTK saat masa libur Lebaran, ketika kampus sedang sepi dari aktivitas.

“Penambang masuk saat kami mudik. Kami baru tahu setelah mahasiswa lihat langsung ekskavator di sana. Langsung kami lapor ke Gakkum,” jelasnya.

Lebih lanjut, KHDTK yang diserobot tambang ilegal ini terletak di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. 

Luas area yang digarap secara ilegal mencapai 3,2 hektare. 

Ironisnya, kawasan itu selama ini digunakan sebagai laboratorium alam, pusat pelatihan dan pendidikan mahasiswa Fakultas Kehutanan Unmul.

“Aktivitasnya sudah kami deteksi sejak tahun lalu. Sudah kami laporkan ke Gakkum Kalimantan. Tapi tidak ada tindak lanjut, sampai akhirnya pembukaan lahan besar-besaran terjadi saat Lebaran,” ucap Rustam.