ARUSBAWAH.CO - Wakil Ketua III DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menyoroti minimnya komunikasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi terkait pergantian Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) secara mendadak yang belakangan memicu polemik.
Padahal, Direktur Utama Bankaltimtara saat ini, Muhammad Yamin, yang menjabat untuk periode kedua 2024–2028, masih memiliki sisa masa jabatan sekitar dua tahun lagi.
DPRD bahkan mengaku baru mengetahui perkembangan proses tersebut dari media.
“Kalau sebelumnya, saat tiba-tiba mau diganti, memang belum ada komunikasi. Tapi setelah ini ramai, pasti nanti akan ada komunikasi, kita cari tahu sebabnya apa,” ujar Yenni saat wawancara, Selasa (31/3/2026).
Ia menyebut DPRD, termasuk Komisi II dan pimpinan, tidak dilibatkan dalam tahap awal proses pergantian.
Informasi yang diterima legislatif justru berasal dari pemberitaan yang beredar.
“Kami tahunya juga dari media. Komisi II, pimpinan, juga tidak dilibatkan,” ungkapnya.
Menurut Yenni, kondisi tersebut perlu menjadi evaluasi agar ke depan tidak terjadi lagi kesenjangan komunikasi antara eksekutif dan legislatif.
“Komunikasinya, kalau bisa diperbaiki, ya diperbaiki. Jangan ada hal-hal seperti ini lagi ke depannya. Itu yang diinginkan semua pihak,” tegasnya.
Ia menegaskan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan strategis pemerintah daerah, khususnya menyangkut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kan kita fungsi pengawasan. Jadi sambil proses berjalan, kita lihat,” ucapnya.
Harapan Putra Daerah
Wakil Ketua DPW PKB Kaltim ini mengaku mengikuti perkembangan polemik pergantian Direktur Utama Bankaltimtara, termasuk penjelasan gubernur yang menyebut proses seleksi terbuka bagi siapa saja, termasuk putra daerah.
“Di media sosial kan sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur bahwa (seleksinya) terbuka, termasuk untuk putra daerah. Tapi saya lihat juga yang mendaftar memang tidak banyak. Itu yang sempat saya baca,” ujarnya.
Meski polemik berkembang, Yenni menegaskan keputusan terkait pergantian tersebut belum final karena proses seleksi masih berlangsung. DPRD, kata dia, masih mencermati perkembangan yang ada.
“Pergantian ini kan belum diputuskan siapa yang menggantikan. Ini masih calon, masih berproses. Jadi kita lihat dulu sambil perkembangannya,” katanya.
Yenni menambahkan, dari pantauannya terhadap respons publik di media sosial, banyak pihak menginginkan posisi strategis tersebut diisi oleh figur putra daerah. Ia pun berharap hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam proses seleksi.
“Kalau dari yang ramai di media sosial yang saya lihat, maunya sih kalau bisa putra daerah, jangan orang luar. Lebih ke sana ya,” pungkasnya. (raf)
