ARUSBAWAH.CO -  Kebijakan Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, dalam membentuk Tim Ahli Gubernur (TAG) Tahun Anggaran 2026 turut mendapat respon dari beberapa kalangan. 

Melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/K.9/2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran fantastis senilai Rp8.340.000.000,00 (Rp8,34 miliar) untuk membiayai operasional dan honorarium puluhan pakar.

Langkah ini memicu perdebatan mengenai urgensi dan efisiensi anggaran di tengah tren pengetatan fiskal daerah.

Gubernur Rudy Mas'ud secara terbuka memasang badan membela keberadaan tim tersebut.

Dalam keterangannya di Pendopo Odah (30/3/26), Rudy menegaskan bahwa TAG bukanlah beban biaya (cost), melainkan bentuk investasi strategis.

Menurutnya, biaya miliaran rupiah tersebut tidak sebanding dengan risiko kerugian yang harus ditanggung daerah jika kebijakan diambil secara amatir.

Dengan APBD Kaltim yang menyentuh angka puluhan triliun rupiah, keberadaan tim ahli diklaim sebagai garda terdepan untuk memastikan setiap rupiah belanja daerah tepat sasaran.

"Jangan salah persepsi. Sebenarnya dengan adanya tim ahli gubernur ini, ini merupakan sebenarnya bukan cost. Ini bagian daripada investasi agar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh kepala daerah ini betul-betul berpihak dan tepat sasaran kepada masyarakat kita," tegas Rudy Mas'ud dengan nada mantap.

Kritik Akademisi: Efisiensi yang Dinilai Omong Kosong

Narasi investasi yang digaungkan Gubernur mendapat tantangan keras dari akademisi ekonomi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo.

Ditemui di Fakultas Ekonomi pada Selasa (31/3/2026), Purwadi menilai klaim efisiensi tersebut bertolak belakang dengan fakta di lapangan, terutama saat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sedang mengalami pemangkasan