Yenni menegaskan keterbukaan anggaran adalah tanggung jawab bersama DPRD dan OPD terkait.

Ia juga menekankan, penilaian kewajaran anggaran dapat dilihat melalui temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait isu pengecatan pagar Rp1 miliar dan rehabilitasi Kantor Gubernur 2025, Yenni menilai selama anggaran sesuai aturan, hal itu sah dilakukan.

Namun, ia kembali menegaskan angka mobil dinas Rp8,5 miliar tetap menjadi perhatian utama.

“Kalau ruangan itu hak gubernur sesuai kebutuhan. Tapi mobil Rp8,5 miliar, itu angka luar biasa,” pungkasnya. (sobizz/isa)