Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini menghadapi tekanan serius, mulai dari pelemahan nilai tukar, ketimpangan ekonomi, hingga rendahnya investasi akibat ketidakpastian hukum.

“Kalau hukum bisa diintervensi, dunia usaha ikut terguncang. Kalau politik disalahgunakan, dampaknya langsung ke ekonomi rakyat,” katanya.

TKD, Otonomi Daerah, dan Jembatan Mahakam

Soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Hasto menegaskan sikap Rakernas PDIP yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan asas pemerataan dan semangat desentralisasi.

Ia menyoroti larangan pengadaan alat pertanian di daerah sebagai contoh kebijakan pusat yang mencederai otonomi.

“Pertanian itu kewenangan daerah. Tidak boleh dipangkas secara sepihak,” tegasnya.

Hasto juga menyinggung insiden berulang penabrakan jembatan di Sungai Mahakam.

Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan absennya efek jera, padahal sungai dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian Kaltim. (isa)