ARUSBAWAH.CO - Arah demokrasi nasional, relasi pusat–daerah, hingga tata kelola sumber daya alam menjadi benang merah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin (02/02/2026).
Dalam kunjungan pertamanya ke Kantor DPD PDIP Kaltim, Hasto menegaskan bahwa partai politik tidak boleh berhenti sebagai kendaraan elektoral.
Menurutnya, partai memikul tanggung jawab ideologis untuk menjaga kedaulatan rakyat, terutama di tengah menguatnya kecenderungan kekuasaan yang dinilai makin menjauh dari etika dan keadilan.
Hasto menyampaikan pesan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kantor partai benar-benar difungsikan sebagai rumah rakyat—ruang komunikasi politik, advokasi, pendidikan kader, sekaligus tempat aktualisasi anak muda.
“Partai harus menjadi rumah pengembangan kesadaran politik rakyat, terutama generasi muda. Politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan,” kata Hasto saat ngopi bareng di Sekretariat PDIP Kaltim.
Tolak Pilkada Tak Langsung, Soroti Etika Demokrasi
Isu paling tegas yang disampaikan Hasto di Samarinda adalah penolakan PDIP terhadap wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD.
Ia menilai, pilkada langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar.
Hasto mengaitkan sikap tersebut dengan evaluasi Pemilu 2024 yang, menurutnya, diwarnai intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Kondisi itu dinilai berbahaya karena merusak fondasi demokrasi.
“Negara demokrasi hanya bisa bertahan kalau etika ditegakkan. Ketika etika dilanggar, demokrasi perlahan runtuh,” tegasnya.
Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar mekanisme pemilihan, tetapi soal akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat, bukan kepada elite politik.
Ambang Batas Pemilu dan Kritik Program MBG
Terkait ambang batas pemilu, Hasto menyebut PDIP masih melakukan kajian mendalam, termasuk kemungkinan penerapan berjenjang dari pusat hingga daerah.
Ia menilai demokrasi Indonesia relatif matang setelah enam kali pemilu langsung sejak 1999.
Sementara soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Hasto mengambil posisi kritis.
Ia menyoroti persoalan kualitas gizi, distribusi, hingga kasus keracunan yang terjadi di lapangan.
“Ini uang rakyat dari pajak. Tidak boleh ada penyimpangan. Aspek gizi, keamanan pangan, hingga pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
PDIP, melalui fraksi di DPR RI, disebutnya telah merekomendasikan perbaikan menyeluruh terhadap program tersebut.
Penyeimbang Kekuasaan di Tengah Tekanan Ekonomi
Menanggapi label oposisi terhadap pemerintahan Prabowo, Hasto menolak dikotomi tersebut. Ia menyebut peran PDIP lebih tepat sebagai penyeimbang kekuasaan.
Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini menghadapi tekanan serius, mulai dari pelemahan nilai tukar, ketimpangan ekonomi, hingga rendahnya investasi akibat ketidakpastian hukum.
“Kalau hukum bisa diintervensi, dunia usaha ikut terguncang. Kalau politik disalahgunakan, dampaknya langsung ke ekonomi rakyat,” katanya.
TKD, Otonomi Daerah, dan Jembatan Mahakam
Soal pemotongan Transfer ke Daerah (TKD), Hasto menegaskan sikap Rakernas PDIP yang menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan asas pemerataan dan semangat desentralisasi.
Ia menyoroti larangan pengadaan alat pertanian di daerah sebagai contoh kebijakan pusat yang mencederai otonomi.
“Pertanian itu kewenangan daerah. Tidak boleh dipangkas secara sepihak,” tegasnya.
Hasto juga menyinggung insiden berulang penabrakan jembatan di Sungai Mahakam.
Ia menilai kejadian tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan absennya efek jera, padahal sungai dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian Kaltim. (isa)
