ARUSBAWAH.CO -  Arah demokrasi nasional, relasi pusat–daerah, hingga tata kelola sumber daya alam menjadi benang merah pernyataan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, saat berkunjung ke Samarinda, Kalimantan Timur pada Senin (02/02/2026). 

Dalam kunjungan pertamanya ke Kantor DPD PDIP Kaltim, Hasto menegaskan bahwa partai politik tidak boleh berhenti sebagai kendaraan elektoral.

Menurutnya, partai memikul tanggung jawab ideologis untuk menjaga kedaulatan rakyat, terutama di tengah menguatnya kecenderungan kekuasaan yang dinilai makin menjauh dari etika dan keadilan.

Hasto menyampaikan pesan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, agar seluruh kantor partai benar-benar difungsikan sebagai rumah rakyat—ruang komunikasi politik, advokasi, pendidikan kader, sekaligus tempat aktualisasi anak muda.

“Partai harus menjadi rumah pengembangan kesadaran politik rakyat, terutama generasi muda. Politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, tapi menyangkut seluruh aspek kehidupan,” kata Hasto saat ngopi bareng di Sekretariat PDIP Kaltim. 

Tolak Pilkada Tak Langsung, Soroti Etika Demokrasi

Isu paling tegas yang disampaikan Hasto di Samarinda adalah penolakan PDIP terhadap wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD.

Ia menilai, pilkada langsung merupakan perwujudan nyata kedaulatan rakyat yang tidak bisa ditawar.

Hasto mengaitkan sikap tersebut dengan evaluasi Pemilu 2024 yang, menurutnya, diwarnai intervensi kekuasaan terhadap lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi. Kondisi itu dinilai berbahaya karena merusak fondasi demokrasi.

“Negara demokrasi hanya bisa bertahan kalau etika ditegakkan. Ketika etika dilanggar, demokrasi perlahan runtuh,” tegasnya.

Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar mekanisme pemilihan, tetapi soal akuntabilitas kepala daerah kepada rakyat, bukan kepada elite politik.