Masyarakat juga disarankan memverifikasi identitas petugas sebelum menyerahkan data pribadi, menghindari penggunaan tanggal lahir atau tanggal pernikahan sebagai kata sandi, dan memastikan keamanan situs maupun aplikasi yang digunakan.

Surat edaran tersebut turut menyarankan agar sebagian informasi di dokumen disensor sebelum dikirim ke pihak terpercaya dan selalu waspada terhadap situs palsu yang menyerupai situs resmi.

Setiap indikasi penipuan aktivasi IKD atau penyalahgunaan data dapat dilaporkan melalui email: disdukcapil@kaltimprov.go.id, akun Instagram @disdukcapil_prov.kaltim, atau WhatsApp di nomor 0878 8345 3285.

“Penyalahgunaan data pribadi bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga dapat berimplikasi pada keamanan identitas seseorang. Karena itu, kewaspadaan harus menjadi kebiasaan,” ucap Gubernur Harum.

Untuk salinan digital surat edaran, masyarakat dapat membuka tautan resmi Pemprov Kaltim: https://bit.ly/SrtEdaran. (adv)