“Kita harus melihat mana yang benar-benar mendesak dan prioritas. Kalau bisa, program yang menyentuh kepentingan masyarakat jangan sampai terkena pemangkasan,” jelasnya.

Vanandza juga menambahkan bahwa pengurangan anggaran memang tidak bisa dihindari, tetapi harus dilakukan dengan perhitungan matang dan berorientasi pada kepentingan publik.

“Pemotongan anggaran mungkin bisa dilakukan, tetapi tetap harus mempertimbangkan aspek yang pro rakyat. Program yang memang masih bisa dikurangi, ya dikurangi, tetapi jangan sampai mengganggu kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kebijakan penghematan yang diambil itu berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang diteken Presiden RI Prabowo Subianto.

Kementerian, lembaga, dan bahkan daerah otomatis menjadi pihak terdampak dari adanya efisiensi anggaran besar-besaran.

Totalnya tak sedikit, mencapai Rp 306, 69 Triliun. Kalkulasi angka bersumber dari dua pos mata anggaran dipangkas, yakni efisiensi belanja dari Kementerian/ Lembaga Rp 256, 1 Triliun serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 50, 59 Triliun. (adv)