Ia telah 15 tahun memimpin DPD Persatuan Kontraktor Listrik Nasional (Paklina) Kalimantan Timur, dan juga mengelola perusahaan swasta yang bergerak di sektor kelistrikan.

Selain itu, ia merupakan manajer wilayah Kaltim pada lembaga penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk pembangkit dan jaringan listrik.

“Setiap kali pasang listrik atau bangun pembangkit, kan harus ada SLO. Nah saya salah satu manajer wilayah di lembaga. Jadi dengan modal pengalaman ini saya beranikan diri ikut seleksi direksi BUMD,” jelasnya.

Lolos Tiga Besar, Paparkan Gagasan Besar untuk Perusda

Wahyudin berhasil melewati seleksi administrasi, seleksi makalah, hingga wawancara yang bahkan panitia seleksinya mantan Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai salah satu panelis.

Ia lolos ke tiga besar, sebelum akhirnya menjalani tahap wawancara akhir dengan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, dan Biro Ekonomi pada 20 Agustus 2025 lalu.

Dalam sesi itu, ia memaparkan berbagai program dan terobosan untuk membenahi Perusda Ketenagalistrikan.

Salah satu masalah utama yang ia soroti adalah ketidaklengkapan perizinan perusahaan, yang membuatnya sulit mengikuti tender proyek-proyek pemerintah.

“Ini sayang sekali, karena kalau bisa ikut tender pemerintah, hasilnya besar. Contohnya pemasangan PJU, pembangunan jaringan, pembangkit. Tapi karena izinnya kurang lengkap, jadi susah bersaing. Padahal BUMD lain seperti Adhi Karya bisa terus masuk ke proyek pemerintah,” ungkapnya.

Soroti Minimnya Peran Perusda di Proyek IKN dan Peluang SPKLU

Wahyudin juga menyesalkan minimnya keterlibatan Perusda Ketenagalistrikan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang kini sedang gencar di Kaltim.