Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Agus Suwandy, menyatakan hasil inspeksi lapangan menunjukkan sebagian kamar hotel diubah jadi karaoke dewasa dan bar alkohol.

“Penjualan alkohol memang berizin, tapi operasional karaoke tak jelas legalitasnya. Itu pelanggaran,” ujar Agus saat melakukan inpeksi pada 17 mei lalu.

Ia juga mengungkap bahwa sejak 2018, kewajiban pembayaran pengelola ke daerah bisa mencapai Rp18 miliar jika ditotal. 

Namun tidak ada pelaporan keuangan resmi ke Pemprov.

“Ini pembelajaran keras. Siapa pun yang pegang aset publik harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

(wan)

Ads Arusbawah.co