Di sisi lain, saluran drainase di kawasan perkotaan banyak yang tersumbat oleh endapan lumpur dan sampah.

"Masalahnya bukan hanya alam, tapi juga ulah manusia. Sampah di sungai, perubahan tata guna lahan, dan kawasan kumuh memperparah kondisi," ujarnya.

Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemprov Kaltim menargetkan hingga 2030 untuk mengurangi area genangan banjir hingga 2.971 hektare. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan sistem irigasi dan perbaikan 68 persen sistem drainase, dengan anggaran mencapai Rp379 miliar.

“Pengendalian banjir akan dilaksanakan di berbagai daerah, mulai dari Berau, Kutai Timur, Bontang, hingga Samarinda dan Balikpapan. Normalisasi sungai, khususnya Sungai Karang Asam di Samarinda, akan menjadi prioritas utama,” tambahnya.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan rencana induk pengelolaan sungai yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, Seno mendorong pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan daerah tangkapan air dan pergerakan aliran air.

"Kita butuh data dan sistem yang terintegrasi agar penanganan banjir bisa tepat sasaran," pungkasnya. (adv)