ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara menyeluruh untuk menekan risiko banjir, tidak hanya di ibu kota provinsi, tetapi juga di seluruh kabupaten dan kota.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak terbatas pada Sub-DAS Karang Mumus di Samarinda. Ia menyebut perluasan fokus ke sistem sungai besar lainnya seperti Sungai Kelai, Karangan, Mahakam, dan Kendilo yang tersebar di berbagai daerah Kaltim.
"Kalau kita bisa membedah dan mengelola empat sistem sungai ini, seharusnya banjir bisa dikendalikan," kata Seno Aji saat hadir pada Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan dan Kelembagaan Penyusunan Masterplan Pengelolaan dan Penataan Sub Daerah Aliran Sungai (DAS) Karang Mumus di Ballroom Hotel Midtown Samarinda, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menyoroti perlunya kajian mendalam karena kewenangan pengelolaan DAS tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Salah satu perhatian khusus pemerintah saat ini adalah kondisi tiga danau besar di DAS Mahakam, yakni Danau Jempang, Melintang, dan Semayang, yang kini mengalami pendangkalan serius akibat sedimentasi.
“Danau Jempang sekarang hanya memiliki kedalaman rata-rata dua meter. Padahal dulu bisa mencapai 3,5 hingga 5 meter. Ini menjelaskan kenapa banjir besar dari Mahakam sering terjadi dalam 15–20 tahun terakhir,” jelasnya.
Seno juga mengungkapkan bahwa alih fungsi lahan dalam skala besar di wilayah DAS Mahakam mempercepat aliran air permukaan menuju sungai, memperparah potensi banjir.
Di sisi lain, saluran drainase di kawasan perkotaan banyak yang tersumbat oleh endapan lumpur dan sampah.
"Masalahnya bukan hanya alam, tapi juga ulah manusia. Sampah di sungai, perubahan tata guna lahan, dan kawasan kumuh memperparah kondisi," ujarnya.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, Pemprov Kaltim menargetkan hingga 2030 untuk mengurangi area genangan banjir hingga 2.971 hektare. Hal ini akan dilakukan melalui peningkatan sistem irigasi dan perbaikan 68 persen sistem drainase, dengan anggaran mencapai Rp379 miliar.
“Pengendalian banjir akan dilaksanakan di berbagai daerah, mulai dari Berau, Kutai Timur, Bontang, hingga Samarinda dan Balikpapan. Normalisasi sungai, khususnya Sungai Karang Asam di Samarinda, akan menjadi prioritas utama,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan rencana induk pengelolaan sungai yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, Seno mendorong pemanfaatan teknologi seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memetakan daerah tangkapan air dan pergerakan aliran air.
"Kita butuh data dan sistem yang terintegrasi agar penanganan banjir bisa tepat sasaran," pungkasnya. (adv)
