Ia menyebut sektor angkutan darat maupun angkutan sungai menjadi yang paling terdampak karena keduanya sangat bergantung pada ketersediaan Pertalite dan Biosolar.

"Kalau BBM langka, yang paling terdampak itu angkutan darat, angkutan sungai, termasuk pelaku usaha yang bergantung pada transportasi. Semua ikut terkendala," katanya.

Ekti menegaskan persoalan di Long Iram bukan disebabkan sulitnya pengiriman BBM menuju wilayah tersebut.

Menurut dia, jalur distribusi sebenarnya sudah berjalan.

Yang menjadi masalah adalah besaran kuota yang tidak pernah mengalami penyesuaian, sementara jumlah kendaraan, kapal, serta aktivitas masyarakat terus meningkat dari tahun ke tahun.

"Akses untuk mengangkut BBM sebenarnya sudah jalan. Persoalannya memang kuotanya yang perlu ditambah. Mungkin sepuluh tahun lalu kuotanya masih cukup. Tapi sekarang jumlah kendaraan bertambah, kapal bertambah, aktivitas masyarakat juga berkembang. Sementara kuotanya masih tetap. Akhirnya kebutuhan masyarakat tidak terpenuhi," ujarnya.

DPRD Kaltim Berharap Pertamina Segera Evaluasi Kuota BBM Subsidi

Karena itu, Ekti berharap Pertamina segera melakukan evaluasi terhadap alokasi BBM subsidi untuk wilayah pedalaman Kaltim, khususnya Kutai Barat dan Mahakam Ulu.

Menurutnya, sudah saatnya kebijakan kuota disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan agar masyarakat tidak lagi menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan BBM.

"Harapan kita tentu ada perbaikan dari Pertamina. Kalimantan Timur ini daerah penghasil, seharusnya masyarakat tidak terus mengalami kelangkaan BBM. Kalau dibandingkan dengan Pulau Jawa, di sana SPBU sangat mudah ditemukan. Sementara di sini jumlah SPBU terbatas, kuotanya juga dibatasi. Akibatnya masyarakat yang harus menanggung dampaknya," kata Ekti.

(sobizz/wan)