ARUSBAWAH.CO - Perumda Varia Niaga Samarinda mulai mengarahkan ekspansi bisnisnya ke sektor perumahan subsidi.
Langkah ini dilakukan untuk merespons tingginya backlog perumahan dan kebutuhan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Samarinda.
Proyek perdana akan dibangun di Pelita 7, Kecamatan Sambutan, di atas lahan milik Varia Niaga yang selama bertahun-tahun belum dimanfaatkan secara optimal.
Proyek ini telah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kota Samarinda.
“Rumah subsidi ini sudah disetujui dalam RKP. Tahun ini kami mulai gas. Ini bukan sekadar bisnis, tapi bagian dari dukungan BUMD terhadap program strategis pemerintah kota,” ujar Direktur Utama Varia Niaga, Syamsuddin Hamade, Jumat (6/2/2026).
Dari Lahan Tidur ke Hunian Rakyat
Lahan di Pelita 7 bukan aset baru. Syamsuddin menjelaskan, lahan tersebut adalah hasil bisnis lama Varia Niaga yang sempat tidak tertata administrasinya sebelum 2021.
“Saat saya masuk, banyak aset yang belum jelas. Kami benahi satu per satu, patok ulang, bersihkan administrasinya, dan kini sedang diproses ke sertifikat hak milik untuk pengembangan properti,” jelas Syamsuddin.
Penataan ini menjadi krusial agar tanah BUMD bisa dilegalisasi dan dimanfaatkan sebagai perumahan subsidi, bukan sekadar tercatat di neraca tanpa fungsi sosial dan ekonomi.
Kebutuhan Hunian MBR Tinggi
Syamsuddin menegaskan, keputusan masuk ke rumah subsidi bukan tanpa dasar. Permintaan hunian murah di Samarinda sangat tinggi.
“Rumah subsidi di Samarinda itu laku seperti kacang goreng. Cepat sekali habis. Rusun kami saja tidak ada yang kosong,” ungkapnya.
Varia Niaga telah mengelola rumah susun dengan tarif Rp300 ribu per bulan, lengkap kamar mandi dan dapur di dalam unit, sebagai bukti bahwa kebutuhan hunian murah bukan asumsi, tapi fakta lapangan.
Skema Bisnis & Kerja Sama Developer
Pendanaan rumah subsidi tidak mengandalkan APBD. Varia Niaga menyiapkan skema kerja sama bisnis dengan investor, perbankan, dan pengembang properti berpengalaman.
“Kami punya tanah, tapi tidak punya pengalaman teknis properti. Maka kami kerja sama dengan developer yang paham. Selama skema bagi hasil sehat dan adil, itu tidak masalah,” ujar Syamsuddin.
Pendekatan ini memastikan BUMD tetap sehat secara finansial tanpa mengabaikan mandat pelayanan publik.
Model Baru Pengelolaan Aset Daerah
Proyek Pelita 7 menjadi uji model baru:
- Menertibkan aset lama
- Kerja sama profesional dengan developer
- Menghasilkan hunian rakyat
- Tetap memberi kontribusi PAD
Jika sukses, model ini bisa direplikasi untuk aset daerah lain yang menganggur.
“Kami ingin buktikan BUMD bisa jalan di dua kaki: melayani masyarakat dan tetap berkontribusi ke daerah,” pungkas Syamsuddin. (isa)
