“Proyek ini menggunakan dana APBD, dan pekerjanya adalah warga Samarinda. Kalau memang tidak ada uang, bicarakan dengan jelas. Kalau tidak ada itikad baik, kami akan membawa ini ke KPK agar mereka yang menindaklanjuti,” tegasnya.

Sudirman menegaskan pemerintah kota maupun pihak terkait lainnya dapat segera menyelesaikan masalah ini sebelum kasus tersebut dilaporkan ke ranah hukum.

“Kalau memang bersih, kenapa harus risih? Yang terpenting adalah tetap berpikir positif dan mencari solusi agar hak-hak para pekerja tidak terabaikan,” tegasnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie, menyatakan bahwa pihaknya telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Samarinda, Selasa (19/11/2024) dengan pihak-pihak terkait yaitu DPUPR dan Disnaker.

Novan menegaskan pentingnya penegakan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Ia menyebutkan bahwa salah satu hal yang akan dipastikan adalah apakah perusahaan tersebut telah memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerjanya ke Disnaker.

Selain itu, Novan menyoroti keberadaan PT Samudra Anugrah Indah Permai yang berkantor di Jakarta, sehingga sering kali absen dari undangan pertemuan dengan Pemkot Samarinda. Ia menduga permasalahan ini berpotensi memasuki ranah hukum.

“Jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi, perusahaan kontraktor tersebut dapat dipastikan telah melanggar aturan hukum,” ujar Novan.

“Pekerja sudah melaporkan persoalan ini sejak awal, dan Disnaker sebenarnya telah mengambil langkah yang tepat. Namun, permasalahan ini mungkin disebabkan oleh ketidakjelasan status pekerjaan mereka,” tambahnya.

Ia pun berharap agar Pemkot Samarinda dapat mengambil langkah tegas, mengingat proyek Teras Samarinda sudah hampir selesai dengan memastikan bahwa perusahaan ini benar-benar memenuhi kualifikasi untuk terlibat dalam proyek besar ini.

“Perlunya tindakan pencegahan agar kasus serupa tidak terulang di masa depan. Langkah-langkah hukum yang jelas harus diambil. Jika ada pelanggaran, maka semua pihak harus bertanggung jawab,” ujarnya.