ARUSBAWAH.CO - Sebanyak 81 pekerja proyek pembangunan Teras Samarinda masih belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka selesaikan hingga bulan Juni lalu.

Kasus ini menjadi sorotan, mengingat keterlibatan anggaran publik dan dampaknya terhadap warga Samarinda yang bekerja dalam proyek tersebut.

Diketahui, Teras Samarinda telah diresmikan pada 9 September 2024 lalu.

Namun, usai selesai pembangunan, masalah soal upah pekerja belum dibayar kemudian turut muncul.

Masalah ini kini memicu polemik dan berpotensi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berikut beberapa poin yang diambil dari beberapa pihak:

Kuasa hukum Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim, Sudirman, mengungkapkan bahwa kontraktor PT. Samudra Anugrah Indah Permai belum memenuhi kewajibannya.

“Proyek ini berjalan hingga empat kali, dan berakhir pada Juni. Namun hingga kini, para pekerja belum menerima pembayaran,” ujarnya.

Sudirman menegaskan bahwa para pekerja tidak memiliki kontrak kerja yang jelas.

Menurut Sudirman, bukti-bukti seperti foto dokumentasi, percakapan, dan informasi lainnya telah dikumpulkan untuk mendukung laporan. Ia menyayangkan sikap pemerintah dan lembaga terkait yang terkesan mengabaikan masalah ini.

“Berdasarkan fakta yang kami temukan, tidak ada kontrak kerja yang valid. Bahkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) tidak mau mengambil risiko memberikan anjuran karena tidak ingin salah langkah,” jelasnya.