Ia menegaskan bahwa di lapangan hanya travel yang disebut-sebut sebagai kolega istri wakil gubernur yang diikutsertakan.

Sementara, travel lama di Samarinda yang memiliki izin lengkap tidak pernah diundang.

Menurutnya, setidaknya pemerintah bisa mengundang semua pihak dalam forum presentasi massal atau melalui mekanisme lelang resmi.

Dengan begitu ia menilai, meski akhirnya diterima atau tidak, tetap ada itikad baik dan proses yang benar.

“Seperti itu memang di lapangan, hanya travel kolega istri wakil gubernur saja yang diikutsertakan. Travel lama di Samarinda seperti kami yang punya izin lengkap tidak diundang. Minimal undang kami dalam presentasi massal atau secara lelang lah. Misalnya ada 30 travel berizin di Samarinda, undang saja semuanya. Mau diterima atau tidak, setidaknya ada itikad baik. Prosesnya benar,” katanya.

Pemprov Kaltim Bantah Tudingan Penunjukan Khusus

Menanggapi hal itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, membantah tudingan adanya penunjukan khusus.

Dasmiah menjelaskan bahwa memang tidak ada proses lelang karena program tersebut dianggap sebagai hadiah untuk masyarakat.

Ia menuturkan, tugas pihak Kesra hanya sebatas melakukan transfer dana ke penerima bantuan.

Namun, karena ada kewajiban memastikan keberangkatan, pihaknya kemudian menyampaikan kepada penerima hadiah bahwa ada 15 travel yang mengajukan diri sebagai pelaksana.

Dari situ, penerima dipersilakan untuk langsung berhubungan dengan travel terkait.

“Memang nggak ada lelang karena ini hadiah kepada masyarakat. Tugas kami di Kesra hanya sampai mentransfer. Tapi karena ada kewajiban memastikan keberangkatan, kami sampaikan kepada penerima hadiah ada 15 travel yang juga mengajukan diri sebagai pelaksana. Kami rekomendasikan dan silakan berhubungan langsung dengan jamaah,” jelas Dasmiah saat dikonfirmasi terpisah.

Menurutnya, jika Pemprov membuka tender justru keliru karena dana hibah ditransfer langsung ke penerima hadiah.