Ia menilai, jika TPP dipangkas untuk pejabat tinggi, dampaknya mungkin tidak terlalu besar terhadap kondisi ekonomi mereka.
Namun bagi guru dan tenaga kesehatan, TPP menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Orang sekarang kadang bilang TPP dihilangkan saja. Padahal eselon II dan eselon I itu cuma berapa orang. Yang kasihan justru guru dan perawat. Seolah-olah TPP ini hanya milik pejabat, padahal bukan begitu kenyataannya," ujarnya.
Karena itu, Ekti meminta pemerintah melihat persoalan ini secara utuh.
Menurut dia, kebijakan efisiensi harus mempertimbangkan siapa yang benar-benar akan menerima dampaknya, bukan sekadar memangkas anggaran tanpa melihat kelompok ASN yang paling membutuhkan.
Ia mengatakan Gubernur Kaltim juga memiliki pandangan yang sama.
TPP, kata dia, tidak masuk dalam daftar anggaran yang ingin dikurangi selama kebijakan efisiensi berlangsung.
"DPRD bersama pemerintah provinsi masih mempertahankan TPP. Pak Gubernur juga menginginkan agar TPP tidak terkena dampak kebijakan efisiensi anggaran," ucapnya.
- Firnadi Ikhsan Sebut Geopark Sangkulirang-Mangkalihat Jadi Investasi Masa Depan Kaltim, Bidik Pengakuan UNESCO
- Ekti Imanuel Ingin Gudang Logistik Dibangun di Long Pahangai, Solusi Harga Sembako Mahal di Mahulu
- Seluruh Kursi Pemprov Kaltim Kosong Saat Paripurna DPRD, Muncul Isu Sengaja Skip Rapat, Sri Wahyuni: 'Siapa yang Bilang?'
.webp)
