Kendati demikian, isu terkait perusahaan PT Hasamin Bahar Lines (HBL) sebenarnya bukan hal baru.

Dilansir daripada pemberitaan tahun 2022, PT HBL sempat dilaporkan oleh LSM Forum Aliansi Korupsi dan LSM Pusat Informasi Lingkungan Hidup Indonesia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, kuasa hukum perusahaan saat itu bernama, Muh Burhanuddin, menegaskan bahwa persoalan antara perusahaan dan pihak perbankan merupakan ranah perdata, bukan pidana.

“Ini murni perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditur dan perusahaan sebagai debitur,” ujarnya kala itu.

Ia juga menegaskan bahwa fasilitas kredit tersebut merupakan pinjaman atas nama perusahaan, bukan pribadi Hasanuddin Mas’ud.

“Fakta hukum ini berdasarkan perjanjian kredit nomor 24 tanggal 11 Mei 2011 yang dibuat di hadapan notaris beserta seluruh adendumnya, dan semua prosedur perbankan telah dijalankan,” jelasnya.

Pengawasan dan Perkembangan Kasus Kredit

Dalam perkembangannya, persoalan kredit tersebut disebut telah mendapat supervisi dari Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Kaltim.

Pihak perusahaan juga telah melakukan appraisal ulang terhadap jaminan serta penyesuaian perjanjian kredit.

Di tengah derasnya pemberitaan dan informasi yang beredar, Hamas mengingatkan publik agar tidak mudah percaya pada isu yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.

“Sekarang informasi bisa anonim. Kita enggak tahu sumbernya dari mana. Jadi jangan langsung dipercaya,” tutupnya.

(wan)