ARUSBAWAH.CO -  Terowongan Samarinda memang tinggal menunggu Sertifikat Laik Fungsi (SLF) sebelum bisa dibuka untuk masyarakat.

Sejatinya, pembangunan fisik terowongan tersebut sudah selesai.

Proyek terowongan (Tunnel) Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dan Jalan Kakap ini diketahui telah menghabiskan anggaran sekitar Rp432,3 miliar dari APBD periode 2022–2025.

Namun, pemerintah punya wacana usulan tambahan anggaran sebesar Rp90 miliar untuk penguatan struktur terowongan sepanjang 700 meter ini.

Tambahan anggaran itu rencananya akan digunakan untuk menyempurnakan kawasan di sekitarnya, terutama penanganan lereng di area mulut terowongan yang berdasarkan hasil studi masih direkomendasikan mendapat perlakuan khusus.

Sayangnya, rencana itu belum akan berjalan dalam waktu dekat.

Selain karena kajiannya belum rampung, tetapi juga karena kemampuan keuangan Pemerintah Kota Samarinda sedang difokuskan untuk menyelesaikan utang proyek yang masih membebani APBD.

Plt Kepala Dinas PUPR Samarinda Hendra Kusuma mengatakan angka sekitar Rp90 miliar yang sempat muncul bukan nilai yang sudah diputuskan pemerintah.

Ia menegaskan angka tersebut masih estimasi awal berdasarkan kebutuhan teknis yang dinilai ideal apabila seluruh penyempurnaan kawasan terowongan dikerjakan sekaligus.

"Masih sebatas wacana dan belum diajukan. Detail pekerjaan juga belum final," kata Hendra, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, Dinas PUPR memang berpandangan pembangunan terowongan sebaiknya dituntaskan secara menyeluruh, mulai dari struktur utama hingga kawasan penyangganya.

Namun realisasi pekerjaan tambahan tersebut sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan daerah.

"Dari sisi teknis, kami berpikir proyek harus tuntas dari hulu ke hilir, jadi ada beberapa item yang idealnya dikerjakan," ujar Hendra.

"Kalau ada dana silakan dilaksanakan. Kalau tidak ada juga tidak masalah. Semua tergantung kondisi anggaran," sambungnya.

Selain itu, ia menegaskan angka penambahan anggaran sekitar Rp90 miliar belum nilai final yang akan diajukan pemerintah.

"Angka itu tidak mutlak bahwa harus segitu. Kalau di teknis itu, kita bisa lakukan perbandingan, mungkin ada yang lebih layak. Tapi ini belum sampai ke sana," katanya.

Pelandaian Tebing Dinilai Jadi Solusi

Salah satu pekerjaan yang masuk dalam kajian ialah penanganan longsoran lama di sekitar bibir terowongan.

"Rencana pelandaian tebing termasuk dalam anggaran Rp90 miliar tadi," katanya.

Hendra menjelaskan hasil studi merekomendasikan pelandaian lereng karena hingga kini kondisi tebing masih tergolong curam.

Meski sebelumnya telah dilakukan re-grading, sejumlah rekahan masih terlihat sehingga diperlukan penanganan lanjutan agar potensi pergerakan tanah dapat diminimalkan.

Rencana yang disiapkan ialah memangkas sebagian lereng kemudian melakukan penimbunan kembali sehingga kemiringannya menjadi lebih landai.