Kebijakan ini memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan guru melalui berbagai alternatif pembiayaan, termasuk memanfaatkan dana di luar APBD seperti dana CSR perusahaan, sepanjang sesuai aturan.

Skema ini diharapkan menjadi solusi sementara bagi sekolah yang kekurangan tenaga pengajar, sambil menunggu proses pengangkatan PPPK selesai.

Agusriansyah menegaskan bahwa kelalaian administratif tidak boleh menghalangi kesempatan menambah guru.

“Kami mendorong seluruh pihak terkait bekerja lebih cepat dan terkoordinasi agar pemenuhan tenaga pendidik di Kaltim berjalan sesuai kebutuhan lapangan,” jelasnya.

Agusriansyah menekankan pentingnya percepatan dan koordinasi antar pihak terkait agar kebutuhan guru di Kaltim dapat terpenuhi secara tepat dan efektif. (adv)