ARUSBAWAH.CO - Puluhan laporan dari calon peserta didik yang belum memperoleh kursi di SMP negeri pada Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 kini menjadi perhatian Komisi IV DPRD Kota Samarinda. 

Lembaga legislatif tersebut berupaya memastikan setiap laporan yang masuk mendapat tindak lanjut dari Dinas Pendidikan agar para siswa masih memiliki peluang diterima pada tahapan pendaftaran berikutnya.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan pihaknya telah menerima sebanyak 32 berkas pengaduan yang disampaikan Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur, Rina Zainun. 

Seluruh dokumen tersebut berisi identitas calon siswa beserta bukti bahwa mereka belum berhasil lolos melalui sistem SPMB.

"Dokumen yang ada ini sudah kami serahkan ke Dinas Pendidikan. Ini ada gelombang 2, tapi cuma sampai tanggal 4. Jadi akan kami pantau sampai tanggal 4. Insyaallah anak-anak ini bisa tertampung di sekolah negeri," kata Novan.

Menurut Novan, berdasarkan penjelasan dari Dinas Pendidikan, masih terdapat sekitar 300 kursi yang belum terisi di sejumlah SMP negeri di Kota Samarinda. 

Kondisi tersebut membuka kesempatan bagi calon siswa yang belum diterima untuk mengikuti proses penempatan melalui mekanisme gelombang kedua sesuai ketentuan yang berlaku dari Kementerian Pendidikan.

"Gelombang 2 itu manual oleh Dinas Pendidikan, dan menyesuaikan ketersediaan di masing-masing rayon. Kalau di rayonnya sudah penuh, nanti akan digeser ke rayon berikutnya. Yang penting pada prinsipnya mereka tetap tertampung di sekolah negeri di Samarinda," ujarnya.

Selain memastikan proses penempatan berjalan optimal, Komisi IV DPRD Samarinda juga berencana melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini.