"Yang terjadi ini hanya permukaan dari masalah besar yang sudah lama dibiarkan. Di baliknya ada kelalaian kolektif, ketidakpedulian, dan pembiaran sistemik," ucap Novan.

Ia juga menyoroti kontrasnya prioritas pemerintah yang lebih sibuk dengan proyek-proyek visual seperti taman kota, jembatan, dan ikon modernisasi lainnya, sementara lembaga yang berjuang di sektor sosial justru terpinggirkan.

"Ini bukan soal satu kasus, ini gambaran bagaimana negara gagal menjalankan tanggung jawabnya terhadap anak-anak terlantar," tegasnya.

Novan menyerukan agar kasus NJ dijadikan momentum untuk membenahi total sistem perlindungan anak.

Menurutnya, peraturan daerah memang ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari ideal.

Ia memastikan DPRD akan mendorong terbentuknya tim lintas instansi yang benar-benar turun langsung ke lapangan, bukan hanya membuat regulasi tanpa aksi nyata.

“Kalau sistem ini tidak dibenahi dari akarnya, maka NJ hanya akan jadi nama lain dalam daftar panjang anak-anak yang terabaikan,” tutup Novan. (adv)