Arus Publik

Target Swasembada Pangan Kaltim Dibayangi Alih Fungsi 5.717 Hektare Sawah, Paser Jadi Wilayah Paling Kritis

HAMPARAN PADI -  potret salah satu sawah di Jl. Usaha Tani, Lempake, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda/IST

ARUSBAWAH.CO -  Upaya Kalimantan Timur (Kaltim) menuju swasembada pangan dibayangi penyusutan lahan sawah produktif.

Data Dinas Pertanian Kaltim 2026, menunjukkan 5.717,67 hektare lahan baku sawah telah beralih fungsi, dengan sekitar 75 persen di antaranya berada di Kabupaten Paser.

Kondisi itu muncul ketika pemerintah daerah justru sedang mengejar peningkatan produksi beras hingga 100 persen pada akhir 2026.

Persoalan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (6/7/2026). 

Rapat dihadiri pemerintah kabupaten dan kota, Bulog, TNI, serta jajaran Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura.

Data yang dipaparkan menunjukkan tantangan swasembada pangan bukan hanya soal meningkatkan produksi, tetapi juga mempertahankan sawah yang masih tersisa.

Luas Baku Sawah Kaltim Menyusut, Paser Jadi Daerah Paling Terdampak

Secara keseluruhan, Kaltim memiliki 46.640 hektare Luas Baku Sawah (LBS). 

Dari jumlah itu, 31.100,26 hektare masih tergolong lahan produktif. 

Namun, 5.717,67 hektare sudah berubah fungsi menjadi penggunaan lain.

Kabupaten Paser menjadi daerah dengan tekanan paling besar. 

Dari total 11.172 hektare lahan baku sawah yang dimiliki, sebanyak 4.274,68 hektare telah beralih fungsi. 

Angka itu menyumbang sekitar 75 persen dari seluruh alih fungsi lahan sawah di Kaltim.

Selain itu, masih terdapat 1.041,84 hektare lahan nonproduktif atau bera berat. 

Artinya, lahan sawah yang benar-benar masih produktif di Paser tinggal 5.855,48 hektare.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara masih menjadi lumbung padi terbesar di Kaltim.

Kabupaten ini memiliki 17.462 hektare lahan baku sawah dengan 13.409,40 hektare di antaranya masih produktif. 

Kontribusinya mencapai sekitar 43 persen dari total lahan sawah produktif di 10 kabupaten dan kota.

Posisi berikutnya ditempati Penajam Paser Utara yang memiliki 6.553,20 hektare sawah produktif dari total 7.508 hektare lahan baku sawah.

Luas Tanam Sawah di Kalimantan Timur Turun pada Semester Pertama 2026

Sementara itu, data perbandingan luas tanam Januari-Juni menunjukkan tren penurunan hampir di seluruh daerah.

Pada semester pertama 2025, total luas tanam di Kaltim mencapai 29.883,40 hektare. 

Angka itu turun menjadi 24.690,19 hektare pada periode yang sama tahun 2026.

Penurunan cukup besar terjadi di Kutai Kartanegara dari 12.338,29 hektare menjadi 10.495,14 hektare. 

Penajam Paser Utara turun dari 8.312,05 hektare menjadi 6.663,55 hektare. 

Kabupaten Paser juga turun dari 5.666,84 hektare menjadi 4.323,15 hektare.

Kutai Timur turun dari 1.618,66 hektare menjadi 1.228,30 hektare, sedangkan Kota Samarinda berkurang dari 1.185,53 hektare menjadi 947,05 hektare.

Tidak semua daerah mengalami penurunan. 

Kabupaten Berau justru meningkat dari 580,47 hektare menjadi 840,15 hektare.

Balikpapan naik dari 24,93 hektare menjadi 39,90 hektare, sementara Mahakam Ulu meningkat dari 7,58 hektare menjadi 9,50 hektare.

 

Luas Panen Padi Kaltim Ikut Menurun, Sejumlah Daerah Justru Mengalami Kenaikan

Tren serupa juga terlihat pada luas panen.

Total luas panen Kaltim pada Januari-Juni 2025 mencapai 34.204,66 hektare, sedangkan pada periode yang sama tahun 2026 turun menjadi 31.826,53 hektare.

Kutai Kartanegara turun dari 13.232,38 hektare menjadi 11.058,56 hektare. 

Kabupaten Paser mengalami penurunan tajam dari 7.267,29 hektare menjadi 3.567 hektare.

Samarinda juga turun dari 1.501,81 hektare menjadi 919 hektare, sedangkan Berau menurun dari 2.054,98 hektare menjadi 1.760,95 hektare.

Sebaliknya, Penajam Paser Utara meningkat dari 6.510,85 hektare menjadi 8.424,55 hektare.

Kutai Barat juga naik dari 1.365,23 hektare menjadi 1.858,65 hektare, begitu pula Mahakam Ulu yang meningkat dari 150,85 hektare menjadi 2.324,10 hektare.

Seno Aji Targetkan Swasembada Pangan Kaltim Capai 100 Persen pada Akhir 2026

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan pemerintah telah tiga kali menggelar rapat koordinasi swasembada pangan

Menurut dia, capaian saat ini baru sekitar 60 persen, sedangkan target pemerintah adalah mencapai 100 persen pada akhir 2026.

"Hari ini kita rakor swasembada pangan. Kita sudah tiga kali rakor dan ada peningkatan-peningkatan di jumlah produksi pangan. Saat ini sudah 60 persen dan kita ingin akhir tahun 2026 besok 100 persen," kata Seno.

Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat karena sebagian besar program bergantung pada Kementerian Pertanian.

Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota segera melakukan revitalisasi maupun perhitungan ulang terhadap potensi lahan sawah yang dimiliki. 

Hasilnya akan dikirimkan ke pemerintah provinsi sebelum diteruskan kepada Kementerian Pertanian pada akhir Juli 2026 sebagai dasar penyusunan rencana kerja hingga akhir tahun.

Pemerintah Targetkan Tambahan 15 Ribu Hektare Sawah Baru

Seno menyebut kebutuhan lahan produktif saat ini baru sekitar 31 ribu hektare dari total 46 ribu hektare lahan baku sawah yang tersedia.

Untuk mengejar target swasembada pangan, pemerintah menargetkan tambahan sekitar 15 ribu hektare sawah baru hingga akhir 2026. 

Tambahan itu berasal dari program cetak sawah seluas 2.300 hektare pada tahun ini dan rencana pembukaan sawah baru sekitar 12.800 hektare.

Empat daerah menjadi prioritas pengembangan, yakni Berau, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Paser.

Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Mulai Disiapkan

Selain membuka sawah baru, pemerintah juga mulai melirik pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai kawasan pertanian.

Meski demikian, ia mengakui pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota tidak memiliki ruang untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada petani.

Menurut dia, seluruh dukungan kepada petani akan berasal dari Kementerian Pertanian dalam bentuk peralatan pertanian. 

Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mendata kelompok tani yang membutuhkan bantuan agar usulannya dapat disampaikan kepada Menteri Pertanian dalam waktu satu bulan ke depan.

"Memang kita perlu ada pemanfaatan lahan bekas tambang karena sudah ada contohnya di ABK, di Bakungan. Ini akan kita gunakan sebagai model supaya lahan-lahan bekas tambang bisa dimanfaatkan sebagai sawah," ujar Seno.

(wan)

 

Tag

MORE