Meski fiskal menurun, Syarifatul menekankan agar perangkat daerah memangkas kegiatan yang tidak memberi dampak luas, termasuk aktivitas seremonial yang menghabiskan banyak biaya.

“Belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum tetap harus menjadi prioritas. Ini penting agar masyarakat di wilayah terpencil juga merasakan hasil pembangunan,” tegasnya.

Selain mendorong efisiensi, DPRD Kaltim juga meminta pemerintah provinsi memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.

Beban pembangunan di Kutai Timur, menurutnya, tidak mungkin ditanggung hanya oleh APBD provinsi.

Dengan penguatan koordinasi dan penataan ulang prioritas pembangunan, DPRD berharap pemerataan di Kutai Timur dapat terwujud.

Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar disebut menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka kesempatan pembangunan yang setara di seluruh wilayah.

(adv)