ARUSBAWAH.CO - Pemerataan layanan dasar di Kutai Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur.

Kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di beberapa kecamatan dinilai masih jauh dari ideal, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah tengah tertekan akibat penyesuaian anggaran.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan efektif jika dua fondasi utama, pendidikan dan kesehatan, tidak diperkuat terlebih dahulu.

Ia menilai kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyediakan layanan dasar yang memadai.

“Dalam menyusun skala prioritas, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi titik utama. Tanpa memperbaiki dua sektor ini, pembangunan infrastruktur hanya akan setengah hati karena kualitas SDM-nya tidak mendukung,” ujar Syarifatul.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian APBD menuntut pemerintah lebih selektif dalam mengarahkan program.

Anggaran yang tersisa, menurutnya, harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak yang berpengaruh langsung pada pelayanan publik.