ARUSBAWAH.CO - Pemerataan layanan dasar di Kutai Timur kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur.

Kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar di beberapa kecamatan dinilai masih jauh dari ideal, sementara kemampuan fiskal pemerintah daerah tengah tertekan akibat penyesuaian anggaran.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan efektif jika dua fondasi utama, pendidikan dan kesehatan, tidak diperkuat terlebih dahulu.

Ia menilai kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menyediakan layanan dasar yang memadai.

“Dalam menyusun skala prioritas, pendidikan dan kesehatan tetap menjadi titik utama. Tanpa memperbaiki dua sektor ini, pembangunan infrastruktur hanya akan setengah hati karena kualitas SDM-nya tidak mendukung,” ujar Syarifatul.

Ia menjelaskan bahwa penyesuaian APBD menuntut pemerintah lebih selektif dalam mengarahkan program.

Anggaran yang tersisa, menurutnya, harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan mendesak yang berpengaruh langsung pada pelayanan publik.

Meski fiskal menurun, Syarifatul menekankan agar perangkat daerah memangkas kegiatan yang tidak memberi dampak luas, termasuk aktivitas seremonial yang menghabiskan banyak biaya.

“Belanja modal untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum tetap harus menjadi prioritas. Ini penting agar masyarakat di wilayah terpencil juga merasakan hasil pembangunan,” tegasnya.

Selain mendorong efisiensi, DPRD Kaltim juga meminta pemerintah provinsi memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat dan sektor swasta.

Beban pembangunan di Kutai Timur, menurutnya, tidak mungkin ditanggung hanya oleh APBD provinsi.

Dengan penguatan koordinasi dan penataan ulang prioritas pembangunan, DPRD berharap pemerataan di Kutai Timur dapat terwujud.

Fokus pada pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar disebut menjadi kunci untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka kesempatan pembangunan yang setara di seluruh wilayah.

(adv)