Sejarah Budaya dan Adab Protokoler Pemerintah
Lebih lanjut, Awang Irwan mengingatkan pentingnya menjaga identitas sejarah Kutai yang bersifat terbuka bagi berbagai suku, seperti Jawa, Banjar, dan Bugis.
Namun, ia menilai banyak agenda keprotokolan pemerintah saat ini yang kurang memperhatikan pakem adab kesultanan atau adat lokal.
"Banyak acara protokol pemerintah itu salah adanya (adabnya). Banyak acara kesultanan dihadiri, tapi kami para pegiat seni budaya tidak pernah diajak komunikasi atau duduk bersama. Sekarang anak-anak muda tidak mengerti apa-apa. Tolong kami diajak diskusi," jelasnya.
Ia juga mencontohkan kawasan bersejarah seperti Kutai Lama yang kini dirasa semakin tenggelam dan kurang mendapat perhatian dalam menonjolkan ikon-ikon khas Kalimantan Timur pada pembangunan fisik daerah.
- Sudah Diberhentikan oleh Rudy Mas’ud, Tapi SK Pemberhentian Hijrah di Tim Ahli Gubernur Kaltim Tak Pernah Terpublish
- Ditanya Soal Fraksi Golkar Tolak Hak Angket, Rudy Mas’ud Hanya Diam dan Lambaikan Tangan
- DPRD Kaltim Kawal Gratispol Rp7,1 Triliun, Syahariah Mas’ud: Belum Ada Provinsi Berani Seperti Ini
Pemerintah Janji Evaluasi Aset Daerah
Merespons seluruh aspirasi tersebut, Sekda Kaltim Sri Wahyuni menegaskan bahwa masukan dari para penggiat seni menjadi koreksi penting bagi pemerintah provinsi dalam menjalankan pembinaan kebudayaan dan pariwisata.
Sri Wahyuni mengakui adanya tantangan terkait penggunaan fasilitas publik yang sering dialihkan untuk kegiatan komersial seperti resepsi pernikahan demi mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Ini suara dari para seniman bagaimana Taman Budaya, namanya Taman Budaya ya dibangun sebagai tempat berkumpulnya pelaku budaya. Memang PAD-nya dapat, tetapi kita jadi tidak memfungsikan secara optimal," ujar Sri Wahyuni dihadapan Armin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tag
