Jalan Samarinda-Kubar, misalnya, merupakan jalan nasional yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.

Sementara jalan provinsi dibiayai dari APBD provinsi, dan jalan kabupaten/kota dari APBD masing-masing daerah.

DPRD Kaltim sendiri, kata Ekti, memiliki peran kuat dalam pengawasan pembangunan ini.

Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk bersabar, seraya meyakinkan bahwa pemerataan pembangunan akan sampai ke pelosok, termasuk wilayah-wilayah seperti Kubar dan Mahulu.

“Kebutuhan masyarakat di wilayah ini harus segera dipenuhi. Kami ingin pembangunan berjalan adil dan merata di seluruh Kaltim,” tutupnya. (adv)