ARUSBAWAH.CO - Komitmen Ekti Imanuel untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu tak sekadar janji manis politik.
Ia benar-benar membuktikannya dengan aksi nyata, dari memperjuangkan anggaran hingga turun langsung ke lapangan.
Hal itu tampak jelas saat Ekti, Wakil Ketua DPRD Kaltim, melakukan kunjungan kerja ke Kubar dan Mahulu pada Selasa (20/05/2025).
Didampingi pejabat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kaltim, Dinas Perhubungan, serta anggota Komisi III DPRD, Ekti meninjau progres pembangunan jalan Tering-Ujoh Bilang untuk segmen 1 dan 2.
Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan lebih dari Rp200 miliar di tahun 2025 ini untuk proyek jalan strategis yang menghubungkan Kutai Barat dengan Mahakam Ulu segmen 1 hingga 4.
Menurut Ekti, lelang proyek sudah selesai, yang artinya proses perbaikan dan peningkatan jalan dipastikan segera berjalan.
"Sudah tender, itu artinya pelaksanaan tinggal jalan," ungkapnya setelah meninjau langsung kondisi jalan tersebut.
Bahkan, Ekti mengungkapkan total anggaran yang digelontorkan mencapai Rp206 miliar.
“Untuk segmen 1 dan 2 masing-masing sebesar Rp53,4 miliar. Kemudian ditambah lagi oleh Pak Gubernur untuk segmen 3 dan 4, masing-masing Rp50 miliar,” jelasnya.
Kucuran anggaran besar ini tentu tak lepas dari peran aktif Ekti yang konsisten mengawal dan menyuarakan kebutuhan daerah yang juga merupakan basis pemilihnya dalam pemilihan legislatif lalu.
Ia tak hanya memperjuangkan dari balik meja parlemen, tetapi juga terus melakukan pengawasan agar pelaksanaan di lapangan berjalan efektif, cepat, dan sesuai target.
Dalam pengawasannya di lapangan, mantan ketua KONI Kubar itu menyebut kondisi jalan saat ini cukup baik, meski semalam sempat diguyur hujan.
“Hanya ada tiga titik yang agak rawan, tapi secara umum masih bisa dilewati,” katanya.
Lebih dari sekadar pembangunan fisik, Ekti juga mengedukasi masyarakat soal pentingnya memahami status jalan, apakah nasional, provinsi, atau kabupaten/kota, karena hal ini berkaitan erat dengan siapa yang bertanggung jawab dan dari mana pendanaannya berasal.
Jalan Samarinda-Kubar, misalnya, merupakan jalan nasional yang pembiayaannya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN.
Sementara jalan provinsi dibiayai dari APBD provinsi, dan jalan kabupaten/kota dari APBD masing-masing daerah.
DPRD Kaltim sendiri, kata Ekti, memiliki peran kuat dalam pengawasan pembangunan ini.
Ia pun berpesan kepada masyarakat untuk bersabar, seraya meyakinkan bahwa pemerataan pembangunan akan sampai ke pelosok, termasuk wilayah-wilayah seperti Kubar dan Mahulu.
“Kebutuhan masyarakat di wilayah ini harus segera dipenuhi. Kami ingin pembangunan berjalan adil dan merata di seluruh Kaltim,” tutupnya. (adv)
