Setelah hasil pemeriksaan BPK terbit, parpol bisa mengajukan pencairan bantuan.

“Penyerahannya barengan untuk 10 partai, biasanya antara Maret sampai Mei,” katanya.

Ia mengakui pada tahun-tahun sebelumnya pencairan sempat molor hingga Desember akibat keterlambatan laporan pertanggungjawaban.

Namun kini progresnya dinilai semakin membaik.

“Kalau mereka lebih cepat, maka pencairan juga lebih cepat,” ujarnya.

Bersumber dari APBD, Ditopang PAD Samarinda

Miftahurrizqa menjelaskan, bantuan parpol bersumber dari APBD yang ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, besaran bantuan antar daerah bisa berbeda.

“Angkanya menyesuaikan kemampuan daerah masing-masing,” katanya.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal Samarinda yang masih relatif kuat, ditopang PAD yang terus meningkat.

“Target kita terakhir Rp1,2 triliun. Awal Desember sudah mencapai Rp1,050 triliun,” ujarnya.

Meski terjadi penurunan transfer daerah yang memaksa realokasi anggaran, PAD disebut tidak terdampak kebijakan efisiensi.

“Kalau PAD tidak terpengaruh. Target kita masih bisa naik,” pungkasnya. (isa)