Disetujui di Eksekutif

Kesbangpol Samarinda, lanjut Miftahurrizqa, juga telah mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah sebelum menetapkan kenaikan tersebut.

“Patokan utama kita adalah kemampuan keuangan daerah. Setelah dibahas di TAPD dan disetujui wali kota, muncullah angka Rp7.500 per suara,” ujarnya.

Ia menepis anggapan kenaikan bantuan parpol akan membebani keuangan daerah.

Menurutnya, efisiensi justru dilakukan pada pos anggaran lain.

“Efisiensi kita lakukan di item lain seperti perjalanan dinas, makan minum, dan sebagainya. Jadi kenaikan bantuan parpol masih bisa kita perhatikan,” tegasnya.

Besaran Bantuan Bergantung Kemampuan Daerah

Miftahurrizqa juga menegaskan tidak ada aturan baku terkait periode atau besaran kenaikan bantuan parpol.

Penentu utamanya adalah kemampuan keuangan daerah.

“Tidak ada aturannya. Yang jadi patokan adalah kemampuan keuangan daerah. Daerah lain ada yang sampai Rp20 ribu per suara, tapi itu bukan patokan kita,” ujarnya.

Ia menyebut, kenaikan setelah lebih dari satu dekade merupakan bentuk penyesuaian yang wajar terhadap biaya belanja daerah yang terus meningkat.

Pencairan Dana Tunggu Audit BPK

Untuk tahun anggaran 2026, bantuan parpol telah diketok palu dalam RAPBD murni.

Namun, pencairannya tetap menunggu proses administrasi dan audit.

“Laporan 2025 sudah disampaikan, sekarang diteliti Inspektorat lalu ke BPK. Biasanya Februari atau Maret sudah keluar,” tutur Miftahurrizqa.