Tantangan ini, menurut Seno, tidak bisa ditangani oleh provinsi sendirian dan membutuhkan sinergi lintas daerah.

Pemprov pun mulai merumuskan skema kebijakan baru.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menyebut bahwa pemerintah kini mengevaluasi bentuk dukungan tambahan yang mampu menjangkau kebutuhan dasar mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari wilayah terpencil, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan kawasan pesisir.

Bantuan biaya hidup ini rencananya tidak menggantikan GratisPol, melainkan menjadi pelengkap agar dukungan pendidikan lebih menyeluruh.

Seno menegaskan bahwa visi besar GratisPol bukan hanya membebaskan UKT, tetapi memastikan generasi muda Kaltim benar-benar dapat merasakan mobilitas sosial.

“Kita ingin mahasiswa bukan hanya bisa masuk kampus, tetapi juga tetap dapat hidup dengan layak selama menjalani pendidikan,” tutupnya.

(adv)