ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kini mulai menyoroti tantangan baru yang muncul di balik pelaksanaan program bantuan pendidikan GratisPol.

Meski kebijakan pembebasan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terbukti meringankan beban mahasiswa, pemerintah menilai bahwa bantuan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan mereka, khususnya mahasiswa perantau dari daerah pedalaman.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengungkapkan bahwa keluhan soal biaya hidup semakin sering terdengar.

Salah satu suara datang dari mahasiswa Kutai Barat (Kubar) yang kuliah di Samarinda.

Mereka menuturkan bahwa meskipun UKT ditanggung pemerintah, biaya makan, sewa kos, hingga transportasi harian tetap menjadi tekanan yang paling berat.

“Banyak mahasiswa Kubar yang sudah menerima GratisPol tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ini yang sedang kita cari solusinya,” ujar Seno, Sabtu (29/11/25).

Pemerintah menilai persoalan ekonomi mahasiswa tak berhenti di biaya kuliah saja.

Kenaikan harga sewa tempat tinggal di kota-kota besar menjadi keluhan utama, disusul biaya kebutuhan pokok yang terus merangkak naik.

Tantangan ini, menurut Seno, tidak bisa ditangani oleh provinsi sendirian dan membutuhkan sinergi lintas daerah.

Pemprov pun mulai merumuskan skema kebijakan baru.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, menyebut bahwa pemerintah kini mengevaluasi bentuk dukungan tambahan yang mampu menjangkau kebutuhan dasar mahasiswa, terutama mereka yang berasal dari wilayah terpencil, seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan kawasan pesisir.

Bantuan biaya hidup ini rencananya tidak menggantikan GratisPol, melainkan menjadi pelengkap agar dukungan pendidikan lebih menyeluruh.

Seno menegaskan bahwa visi besar GratisPol bukan hanya membebaskan UKT, tetapi memastikan generasi muda Kaltim benar-benar dapat merasakan mobilitas sosial.

“Kita ingin mahasiswa bukan hanya bisa masuk kampus, tetapi juga tetap dapat hidup dengan layak selama menjalani pendidikan,” tutupnya.

(adv)