Andi Harun bilang, kalau masalah ini semakin rumit karena ada unsur politik yang ikut bermain.
DPRD sebagai wakil rakyat tentu ingin menunjukkan keberpihakan kepada pekerja, tetapi cara penyampaian yang dilakukan justru memunculkan pertanyaan tentang profesionalisme mereka.
"Saya paham kalau ada pihak yang ingin mempercepat penyelesaian ini. Tapi kalau caranya emosional dan penuh tekanan, itu malah membuat solusi semakin sulit ditemukan," tambah Wali Kota Samarinda.
Di satu sisi, pekerja berhak menerima upah mereka.
Di sisi lain, pemerintah terikat oleh aturan hukum yang membatasi langkah mereka.
Kini, Pemerintah Samarinda tetap membuka jalur mediasi, tetapi jika tidak ada kesepakatan, maka pengadilan akan menjadi jalan terakhir.
"Kami ingin membantu, tetapi semua harus dilakukan dengan cara yang benar," tutup Andi Harun.
