Mereka menilai bahwa pemerintah kota lambat dalam menangani persoalan ini, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan pekerja.

RDP yang digelar bertujuan untuk mencari solusi, tetapi justru diwarnai dengan aksi emosi yang mengundang persoalan.

Tidak hanya pelemparan nasi kotak, dalam rapat itu juga terdengar kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan dalam forum resmi.

"Saya prihatin, ini bukan cara yang elegan dalam menyelesaikan masalah," ujar Andi Harun.

Di sisi lain, para pekerja yang belum menerima gaji merasa frustrasi bahkan ada yang kehilangan tempat tinggal akibat tidak mampu membayar sewa.

Para pekerja mengaku sudah berulang kali mengikuti mediasi, tetapi tidak ada kepastian kapan gaji mereka akan dibayarkan.

Pemerintah Kota Samarinda mengakui bahwa permasalahan ini belum bisa diselesaikan dengan cepat karena ada mekanisme hukum yang harus dilalui.

Andi Harun menyarankan bahwa salah satu jalur penyelesaian yang dapat ditempuh adalah melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Namun, hingga saat ini belum semua pihak sepakat untuk membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Kalau ada putusan PHI, pemerintah bisa bertindak dengan dasar yang jelas. Tapi kalau tidak, kami tidak bisa asal membayar karena itu bisa jadi temuan hukum," jelas Andi Harun.