Meski mendorong agar Kabupaten Berau memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar, Syarifatul mengingatkan pengelolaan Pulau Kakaban tidak boleh hanya berorientasi pada pendapatan daerah.

Menurutnya, kawasan tersebut merupakan aset konservasi yang harus dijaga karena menjadi habitat ubur-ubur langka yang hanya ada di sedikit tempat di dunia.

Karena itu, ia menilai pemerintah provinsi tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara pariwisata dan konservasi.

"Jangan sampai kita hanya berpikir ekonomi atau keuntungan sesaat, membiarkan wisatawan di situ semaunya sendiri. Terus banyak mati, terus punah. Kita enggak ingin juga seperti itu," katanya.

Ia menambahkan, kewenangan provinsi dalam mengelola kawasan laut juga harus dimanfaatkan untuk memastikan konservasi berjalan dengan baik.

"Memang provinsi juga berhak mengatur terhadap konservasi di Pulau Kakaban," ujarnya.

Meski demikian, ia berharap manfaat ekonomi dari kawasan tersebut tetap dapat dirasakan masyarakat Berau.

"Harapan kami ya tetap miliknya Kabupaten Berau, tapi memang di bawah kewenangan provinsi. Jadi sama-samalah bagaimana regulasinya dari provinsi, sementara Berau juga menerima manfaatnya untuk pemberdayaan masyarakat di sana," katanya.

Syarifatul juga mendorong agar pengelolaan wisata lebih banyak melibatkan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Namun, menurutnya, pelibatan masyarakat harus dibarengi peningkatan kapasitas agar pengelolaan wisata berlangsung profesional.

"Pengelolaannya pun harus benar dan profesional," ujarnya.

Ia berharap pemerintah memberikan pelatihan kepada Pokdarwis agar mampu memberikan edukasi kepada wisatawan terkait wisata ramah lingkungan.

"Kami menginginkan Pokdarwis ini diberikan pelatihan-pelatihan bagaimana meng-handle wisatawan agar mereka memahami bagaimana memperlakukan binatang-binatang yang langka," jelas legislator dapil Berau-Kutim-Bontang ini.