“Bagaimana mungkin bisa mengawasi secara objektif jika yang diawasi adalah kakaknya sendiri? Kalau tak bisa bedakan antara hubungan kekeluargaan dan tugas kelembagaan, itu bahaya bagi demokrasi,” ujarnya.

DPRD Harus Fokus pada Substansi Kinerja Pemerintah Daerah

Buyung Marajo mengingatkan bahwa sikap kritis tidak boleh hanya bersifat simbolik. 

Seharusnya DPRD menyoroti substansi kinerja, seperti capaian realisasi anggaran, output program prioritas misal janji Gratispol, dan pertanggungjawaban kepala daerah.

“Legislatif itu punya fungsi kontrol, budgeting, dan legislasi. Gunakan itu. Kalau gubernur tidak pernah hadir, itu tandanya dia abai. Tapi tanggung jawab untuk memastikan kehadiran itu ada di tangan Ketua DPRD dan anggotanya, apalagi kalau itu adiknya sendiri,” ujarnya lagi.

Buyung juga menyentil pernyataan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud yang menyebut ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud disebabkan adanya agenda nasional bersama Presiden.

Menurutnya, paripurna seharusnya diposisikan sebagai forum utama pertanggungjawaban publik, bukan sekadar acara seremonial.

“Kalau semua sibuk zoom dengan pusat, siapa yang mengurus daerah? Masa semuanya ‘melotot’ di layar sampai tak bisa hadir ke gedung dewan? Itu alasan yang tidak bisa diterima,” tegas Buyung.

Ia mendesak agar koordinasi antara eksekutif dan legislatif tidak hanya dibangun secara informal atau kekeluargaan, tetapi tetap dalam jalur formal dan transparan demi akuntabilitas kepada publik.

“Jangan ada lagi keputusan yang dibahas di meja makan keluarga. Ini negara, bukan urusan keluarga. Harusnya adiknya mengingatkan kakaknya secara tegas dalam forum resmi, karena ini bukan perkara pribadi,” pungkasnya.

Syahariah: Lima Kali Paripurna, Gubernur Selalu Diwakili Staf Ahli