ARUSBAWAH.CO -  Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) 30, Buyung Marajo, menilai ketidakhadiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud dalam rapat paripurna ke-25 DPRD Kaltim seharusnya tidak berhenti pada urusan hadir atau tidak hadir saja.

Menurutnya, kritik dari legislatif, khususnya dari Syahariah Mas’ud yang merupakan saudara kandung Gubernur sekaligus anggota DPRD dari Fraksi Golkar, seharusnya diarahkan langsung ke substansi program kerja gubernur yang menyangkut kepentingan publik.

“Bukan sekadar menginterupsi karena gubernur tidak hadir. Tapi bagaimana dia sebagai anggota dewan dan saudara kandung gubernur menggunakan posisi dan haknya untuk menghadirkan gubernur,” kata Buyung Marajo kepada Arusbawah.co, Selasa (22/7/2025).

Buyung Marajo menyoroti bahwa posisi strategis Syahariah Mas'ud sebagai anggota legislatif tidak bisa dilepaskan dari potensi konflik kepentingan, mengingat hubungan keluarganya dengan kepala daerah dan juga Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang juga kakak kandung mereka.

“Ini soal kedewasaan dan kematangan berpolitik. Harus bisa membedakan mana urusan publik dan mana urusan keluarga. Gubernur adalah pejabat publik, bukan hanya seorang kakak,” tegasnya.

Ia mengkritik bahwa ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud dalam forum strategis seperti paripurna DPRD justru mencerminkan kurangnya komitmen terhadap urusan publik. 

Terlebih, momen tersebut berkaitan langsung dengan pengawasan terhadap program-program kerja pemerintah.

Pokja 30 Soroti Janji Gratispol yang Melenceng

Buyung juga menyinggung substansi yang seharusnya menjadi fokus interupsi, yakni program unggulan Rudy Mas’ud seperti Gratispol pendidikan dari jenjang S1 hingga S3 yang dinilai mulai tidak konsisten.

“Gratispol itu janji politik. Faktanya, yang benar-benar gratis cuma seragam. Alasan anggaran jadi pembenaran, padahal janji politik bukan sekadar slogan,” ujarnya.

Ia mempertanyakan sikap legislatif, khususnya Syahariah Mas’ud, yang dinilai belum cukup berani menginterupsi kebijakan gubernur secara menyeluruh, padahal memiliki posisi ideal untuk melakukannya.

“Kalau dia memang profesional dan punya integritas sebagai anggota DPRD, mestinya berani kritik kakaknya sendiri soal program-program yang belum berjalan. Bukan hanya soal hadir atau tidak hadir,” kata Buyung.

Menurut Buyung, publik perlu waspada terhadap conflict of interest yang terang-terangan antara eksekutif dan legislatif di Kaltim, mengingat hubungan kekerabatan di antara para pejabat utamanya.