ARUSBAWAH.CO -  Instruksi datang dari internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Timur (Kaltim).

Syafruddin, ketua DPW PKB Kaltim, mengaku telah memerintahkan anggota fraksi PKB di DPRD Kaltim untuk mengkaji serius kemungkinan penggunaan hak angket terhadap kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud.

Hal itu disampaikan Udin, sapaan akrabnya, saat berbincang dengan redaksi Arusbawah.co melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (27/4/2026).

“Sudah kita perintahkan dan kita sampaikan,” tegas Udin saat ditanya apakah instruksi kepada fraksi PKB DPRD Kaltim sudah diberikan.

Anggota komisi XII DPR-RI itu menjelaskan, perintah itu harus melalui kajian akademis yang kuat sebelum diambil langkah di gedung Karang Paci.

“Saya sudah perintahkan kepada semua anggota fraksi PKB, pimpinan DPRD dari PKB dan ketua fraksinya agar mengambil langkah-langkah akademis yaitu mengkaji secara ilmiah,” ujarnya.

Menurut Udin, dasar penggunaan hak angket dewan tidak boleh lemah.

Harus ada alasan yang jelas, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

“Harus ada alasan-alasan yang kuat untuk diambil langkah penggunaan hak konstitusionalnya baik hak interpelasi maupun hak angket,” sambungnya.

Instruksi itu menyasar seluruh struktur fraksi PKB di DPRD Kaltim.

Sejumlah nama yang berada dalam lingkaran perintah itu antara lain Penasihat fraksi Jahidin, Penasihat fraksi Selamat Ari Wibowo, Ketua fraksi PKB Damayanti, Wakil Ketua Abdurahman KA, Sekretaris Sulasih, hingga Wakil Ketua III DPRD Kaltim dari PKB, Yenni Eviliana.

Meski begitu, Udin menyebut dinamika politik terkait hak angket masih terus berjalan dan belum mencapai tahap keputusan final.

Ia menyebut prosesnya masih bergulir mengikuti perkembangan di DPRD Kaltim.

“Ya, ini masih bergulir kan wacana-wacana hak interpelasi atau hak angket. Yang penting sudah ada perintahnya,” katanya.

“Jadi, biarlah nanti dinamika ini terus berjalan, berproses, sambil melihat perkembangan-perkembangan,” tambahnya.

Namun satu hal yang ditegaskan, PKB mengklaim akan berdiri di sisi aspirasi masyarakat yang belakangan terus menekan DPRD.

“Yang pasti fraksi PKB akan berkomitmen terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Meminta lembaga-lembaga politik seperti DPRD yang menggunakan hak-haknya,” tegasnya.