Lebih lanjut, Sudarno juga menyinggung mengenai hierarki atau level jabatan dalam sebuah debat.
Menurut pandangannya, seorang kepala daerah memiliki tugas yang padat untuk melayani rakyat dan tidak seharusnya melayani debat di tingkat mahasiswa.
"Tidak pantas kalau kemudian level Gubernur debat sama level Presiden (BEM). Biarkan Pak Gubernur tenang bekerja melayani rakyat, jangan diganggu dengan berita-berita bohong yang bertujuan untuk men-downgrade beliau," tambahnya.
Respon BEM Unmul: Ada Tendensi Merendahkan
Pernyataan Sudarno soal "level" tersebut kemudian direspons oleh Presiden BEM KM Unmul, Hiththan Hersya Putra.
Ia menilai narasi tersebut tidak hanya satir, tetapi juga menunjukkan adanya sikap yang merendahkan kesetaraan dalam ruang demokrasi.
"Jika ada penilaian masyarakat, mahasiswa, atau akademisi bahwa pernyataan itu terkesan merendahkan dan menyatakan tidak ada kesetaraan, ya sah-sah saja. Saya sepakat dengan penilaian itu karena tendensinya nampak jelas di video tersebut," tegas Hiththan saat dikonfirmasi, Kamis (07/05/2026).
- Syafruddin Sebut Ada Dugaan Pergeseran, Anggaran Rp25 Miliar Rujab Gubernur Kaltim Diakuinya Tak Pernah Muncul Saat Dirinya di Banggar DPRD
- Klarifikasi Pemilik Alwan Laundry Terkait Mekanisme Jasa 'Laundry' Rumah Jabatan Gubernur Kaltim
- Minggu Ini Pemprov Balas Surat Andi Harun, Jawaban Tak Berubah, Redistribusi 49.742 Peserta Tetap Dikembalikan Meski Samarinda Menolak
BEM Unmul Klaim Miliki Dasar Administrasi
Hiththan menjelaskan bahwa upaya untuk mengadakan debat tersebut sudah dilakukan secara administratif sejak 23 Februari 2026.
Ia membantah tuduhan bahwa flyer yang disebar adalah hoax karena surat resmi telah diterima oleh Pemprov.
"Kami sudah bersurat sejak lama dan surat itu sudah masuk secara administratif, bahkan ada nomor antriannya. Pak Rudy pun sempat merespons bahwa surat sudah diterima," jelasnya.
Tag
