“Kepala dinas yang sudah purna per Oktober 2025 kemarin masih pimpin rapat. Itu melanggar aturan, enggak pantes, enggak punya etika, enggak punya adab,” lanjutnya.

Ia pun mendesak agar lembaga pengawas seperti Ombudsman, Inspektorat Wilayah (Itwil), BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti persoalan ini.

“Kalau dibiarkan, selain melanggar aturan, nanti akan dilakukan oleh kepala-kepala dinas lain. Jadi sekali lagi, Itwil, BPKP, Depdagri, Ombudsman, bahkan Pak Wakil Gubernur harus turun pastikan di salah satu dinas yang kepala dinasnya sudah pensiun ini,” jelas Sudarno.

Sudarno juga menyinggung penggunaan SPPD untuk mengikuti kegiatan Gubernur, meski status hukumnya belum jelas sebagai ketua tim transisi.

Ia menilai tindakan ini menunjukkan kurangnya arah pemerintahan.

“Ini pemerintahan Kaltim tidak ada arah. Harapannya, dengan naiknya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, pemerintahan bisa jauh lebih bagus dan rakyatnya bisa lebih sejahtera. Tapi kalau begini, bukan lebih baik, malah bisa jadi lebih buruk,” ucap Sudarno.

DPRD Kaltim Pertanyakan Legalitas Kehadiran Ismiati

Hal serupa juga disampaikan anggota Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, yang mempertanyakan legalitas Ismiati ikut dalam rapat dan kegiatan dinas resmi.