ARUSBAWAH.CO - Kalimantan Timur masuk dalam daftar provinsi dengan ketimpangan kekayaan antara wakil rakyat dan masyarakat umum berdasarkan laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Laporan tersebut menyoroti perbandingan rata-rata kekayaan anggota DPR dan DPD RI dengan rata-rata kekayaan masyarakat di berbagai provinsi Indonesia.
Dalam data itu, rata-rata kekayaan wakil rakyat dari Kalimantan Timur tercatat mencapai sekitar Rp54,5 miliar.
Sementara itu, rata-rata kekayaan masyarakat umum di Kalimantan Timur berada di angka sekitar Rp418 juta.
Jika dibandingkan, kekayaan wakil rakyat dari Kalimantan Timur tercatat sekitar 130 kali lebih besar dibanding rata-rata masyarakat yang mereka wakili.
Data tersebut kemudian menjadi sorotan karena menunjukkan besarnya jurang kekayaan antara elit politik dan masyarakat umum di daerah.
CELIOS Soroti Ketimpangan Kekayaan Wakil Rakyat
Laporan CELIOS menyebut ketimpangan serupa juga terjadi di berbagai provinsi lain di Indonesia.
Gorontalo menjadi provinsi dengan rasio ketimpangan tertinggi.
Rata-rata kekayaan wakil rakyat di daerah itu disebut mencapai lebih dari 800 kali dibanding masyarakat umum.
Selain Gorontalo, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur juga masuk daftar provinsi dengan ketimpangan kekayaan tinggi.
CELIOS menilai fenomena tersebut menunjukkan bahwa parlemen saat ini banyak diisi oleh kelompok dengan kekuatan ekonomi besar.
Tingginya biaya politik juga disebut menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat biasa semakin sulit bersaing dalam kontestasi politik.
“Kalau kursi di Senayan lebih ditentukan isi rekening daripada isi kepala, jangan heran kalau anak muda cerdas dan orang baik yang tidak punya uang cuma jadi penonton,” tulis laporan tersebut.
Kaltim dan Tantangan Ketimpangan Ekonomi
Sebagai salah satu daerah dengan sumber daya alam besar, Kalimantan Timur dikenal memiliki potensi ekonomi yang tinggi.
Provinsi ini menjadi pusat berbagai sektor industri seperti pertambangan batu bara, migas, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Namun di sisi lain, isu ketimpangan ekonomi juga masih menjadi perhatian.
Data CELIOS tersebut kembali memunculkan diskusi soal jarak kekayaan antara elit politik dan masyarakat umum di Kalimantan Timur.
Meski tidak secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran hukum, laporan itu dinilai menggambarkan dominasi kelompok ekonomi kuat dalam politik Indonesia.
Biaya Politik Dinilai Jadi Faktor
CELIOS juga menilai tingginya biaya politik membuat akses menuju parlemen semakin dipengaruhi kekuatan finansial.
Akibatnya, masyarakat dengan kapasitas ekonomi terbatas dinilai semakin sulit bersaing dalam pemilu maupun kontestasi politik lainnya.
Fenomena tersebut kemudian memunculkan pertanyaan soal representasi masyarakat di parlemen, termasuk di daerah kaya sumber daya seperti Kalimantan Timur.
Dengan berbagai tantangan ekonomi dan pembangunan yang terus berkembang, isu ketimpangan kekayaan antara elit dan masyarakat diperkirakan masih akan menjadi perhatian dalam dinamika politik nasional maupun daerah. (sal)
Source: Republik oligarki: Ketimpangan ekonomi Indonesia 2026. CELIOS
