ARUSBAWAH.CO -  Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda mengubah strategi besar dalam penanganan kawasan kumuh.

Perubahan ini dilakukan setelah mereka mengakui adanya kekeliruan dalam konsep bedah rumah yang selama bertahun-tahun hanya fokus pada perbaikan bangunan individu, bukan kondisi kawasan secara menyeluruh.

Ronny Surya, Kabid Kawasan Permukiman Disperkim Samarinda, menyebut pendekatan lama tersebut tidak efektif dan justru membuat angka kawasan kumuh tidak banyak bergerak.

“Konsep bedah rumah selama ini keliru. Kita hanya memperbaiki bangunan, tapi meninggalkan persoalan lingkungan,” tegasnya kepada redaksi, Rabu (26/11/2025) lalu.

RTLH Lebih Banyak dari Rumah Layak

Samarinda menghadapi realitas pahit: jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) jauh lebih besar dibanding rumah layak huni.

Mayoritas RTLH berada di kawasan kumuh yang tak tertangani tuntas akibat keterbatasan anggaran dan kekosongan jabatan strategis selama lebih dari satu tahun.

Berdasarkan SK Kumuh 2020, Samarinda memiliki 118 hektare kawasan kumuh.

Setelah upaya bertahap dalam empat tahun terakhir, tersisa 26,16 hektare yang masih belum dibenahi.

Namun penanganan RTLH yang berjalan sepanjang 2024–2025 dinilai tidak memberi efek kawasan karena sifatnya terpencar.

Total 377 unit (326 peningkatan kualitas dan 51 pembangunan baru) dibenahi dengan anggaran Rp18,5 miliar, tetapi tidak satu pun kawasan tuntas.

“RTLH-nya berkurang, tapi kawasan kumuhnya tetap. Kita terpencar. Tidak ada satu kawasan pun yang selesai," jelas Ronny Surya.