ARUSBAWAH.CO -  Koordinator Pokja 30, Buyung Marajo, menuntut evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program Gratispol Pendidikan sebelum Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menaikkan anggaran menjadi Rp1,4 triliun pada 2026 mendatang.

Pernyataan itu ia sampaikan langsung dalam diskusi publik bertajuk Tuk Ki Tak Ki Tuk Gratispol Pendidikan, Supaya Baik Jalannya di Temindung Creative Hub, Kamis (20/11/2025).

Buyung menaruh perhatian pada beberapa persoalan teknis yang menurutnya berisiko membuat anggaran besar tidak tepat sasaran.

Pertama, payung hukum yang belum sinkron, kedua, tumpang-tindih beasiswa antara provinsi dan kabupaten/kota, ketiga, data pendaftaran dan peta penerima yang belum real time, dan keempat, infrastruktur pendukung yang belum merata.

“Dari di 10 kabupaten kota yang di Kalimantan Timur gitu kan. Cuma dua kota yang teraliri listrik secara penuh. Nah, bagaimana dengan daerah yang belum teraliri listrik? Ya percuma kita kasih sekolah komputer Nyolok di mana listriknya,” kata Buyung dihadapan wakil gubernur Kaltim Seno Aji.

Anggaran Operasional TP2G Dikritik, Pola Belanja Dipertanyakan

Kekhawatiran Buyung bukan retorika, ia menyodorkan angka-angka operasional yang menurutnya mengundang tanda tanya publik.

Diketahui, Pemprov Kaltim menganggarkan dana operasional TP2G sekitar Rp2,3 miliar, dari jumlah itu ada alokasi Rp412 juta untuk peralatan IT yang tercatat hanya membeli lima PC, satu laptop, dan satu tablet.

“Kalau hanya dihitung lima unit, satu laptop, satu tablet, hanya tujuh sisanya ngapain nih?” ujar Buyung, mempertanyakan rasio perangkat terhadap jumlah tim TP2G.

Lebih menguatkan kecurigaan Buyung, rincian belanja menunjukkan porsi besar untuk sosialisasi dan rapat yaitu tercatat alokasi sekitar Rp1,16 miliar untuk sosialisasi serta ratusan perjalanan dinas dan rapat yang termuat dalam paparan yang diperdebatkan dalam forum diskusi itu.

Buyung menilai pola pengeluaran itu membuat anggaran lebih banyak jalan-jalan ketimbang langsung berdampak pada mahasiswa penerima beasiswa.