"Proses seleksi sudah transparan dan adil. Honorer yang memenuhi syarat harus mempersiapkan diri," tambah Deni.

Terkait hal itu, Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin, menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi dilibatkan oleh dinas pendidikan dalam pendataan honorer.

"Kami tidak dilibatkan lagi oleh dinas pendidikan dalam pendataan honorer saat ini," kata Wahyudin kepada redaksi Arusbawah.co di hari yang sama.

Ia menambahkan bahwa pihaknya akan segera mengadakan rapat dengan tenaga honorer yang tidak lulus seleksi PPPK.

"Dalam waktu dekat kami akan ada rapat dengan para tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK dan kami akan membahas langkah-langkah selanjutnya serta hasilnya akan kami informasikan kepada semua pihak," jelasnya.

Selain itu, Wahyudin menyatakan kekecewaannya terhadap komunikasi yang terputus dengan pemerintah.

"Kami harap pemerintah bisa membuka dialog untuk mencari solusi terbaik bagi semua pihak," ungkapnya. (wan)