ARUSBAWAH.CO - Nur Ningsih (48) sempat yakin anaknya akan melanjutkan sekolah di SMP Negeri 14 Samarinda.
Rumah mereka berada di Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, dan sekolah itu merupakan SMP negeri terdekat di wilayah tersebut.
Namun harapan itu pupus setelah dua jalur penerimaan yang dicoba sama-sama berujung penolakan.
Pada akhirnya, ia harus mencari sekolah hingga ke Samarinda Seberang agar anaknya tidak kehilangan kesempatan bersekolah.
Nur Ningsih (48) merupakan salah satu orang tua yang ikut menyampaikan keluhannya terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.
Ia mengaku proses pendaftaran yang semestinya mempermudah masyarakat justru membuat keluarganya harus berulang kali mencari sekolah lain hingga akhirnya memperoleh kursi di SMP Negeri 36 Samarinda yang berjarak sekitar 7,8 kilometer dari rumah.
Anaknya merupakan lulusan SD Negeri 001 Palaran.
Sebagai warga yang tinggal di kawasan tersebut, Nur berharap anaknya dapat melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 14 Samarinda.
Jarak dari rumahnya ke sekolah tersebut hanya sekitar satu kilometer.
Saat tahapan SPMB dibuka, ibu dua anak ini lebih dulu mencoba mendaftarkan anaknya melalui jalur afirmasi.
Namun sistem menolak pendaftaran tersebut.
"Pertama daftar jalur afirmasi ditolak karena desil lima," ujar Nur saat ditemui di Gedung DPRD Samarinda, Rabu (1/7/2026).
Ia kemudian mencoba lagi lewat jalur domisili.
Nur berharap kesempatan kedua itu dapat membuka jalan bagi anaknya untuk tetap bersekolah di lingkungan tempat tinggalnya.
Harapan itu kembali pupus.
Sistem kembali menolak pendaftaran dengan alasan kuota telah terpenuhi dan jarak rumah tidak lagi masuk dalam batas penerimaan.
"Daftar lagi ditolak juga karena kuotanya penuh. Katanya jaraknya jauh, tidak masuk," katanya.
- Lebih dari 100 Orang Tua Mengadu soal SPMB Samarinda, Banyak Anak Belum Dapat Sekolah Negeri
- Perumdam Tirta Kencana Pastikan Tarif Air Tak Naik Meski Biaya Operasional Meningkat Akibat Pemadaman Listrik
- Rumah Didatangi Pihak Aliansi soal Konten Dianggap Menyinggung, Sudarno: Saya Merdeka dalam Berpikir
Berulang Kali Mencari Sekolah Lain
Kegagalan di SMP Negeri 14 membuat Nur tak punya banyak pilihan.
Sekolah negeri lain di Kecamatan Palaran berada lebih jauh dari rumahnya di Kelurahan Rawa Makmur.
Karena itu, ia mulai mengalihkan harapan ke sejumlah SMP negeri di kawasan Samarinda Seberang yang dinilainya lebih memungkinkan dijangkau.
Proses itu pun tidak langsung membuahkan hasil.
Beberapa kali pendaftaran kembali gagal sebelum akhirnya nama anaknya muncul sebagai peserta yang diterima.
"Awalnya hanya daftar ke SMP 14 Palaran. Setelah itu saya coba tiga sekolah di Samarinda Seberang. Baru di pilihan berikutnya diterima di SMP 36," tuturnya.
Sekolah itu baru menjadi pilihan keenam setelah ia berulang kali mencoba peruntungan.
Dua kali ia mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 14 melalui jalur afirmasi dan domisili, tetapi sama-sama gagal.
Setelah itu, ia terus mencari sekolah lain hingga akhirnya nama anaknya dinyatakan diterima di SMP Negeri 36 Samarinda.
Bagi Nur, diterimanya sang anak di sekolah negeri tentu menjadi kabar baik.
Namun di balik itu muncul persoalan baru yang harus dihadapi setiap hari.
Jarak tempuh menuju SMP Negeri 36 mencapai sekitar 7,8 kilometer dari rumah mereka.
"Jauh (jaraknya). Sekitar 7,8 kilometer dari rumah," kata Nur.
Jarak tersebut jauh lebih panjang dibandingkan jika anaknya diterima di SMP Negeri 14 yang berada di wilayah domisilinya sendiri.
Sebagai ibu rumah tangga sekaligus pekerja serabutan, Nur mengaku kondisi tersebut menjadi beban tersendiri.
Selain harus memikirkan biaya transportasi, ia juga khawatir terhadap waktu tempuh anaknya menuju sekolah setiap hari.
Datang ke Sekolah, Tapi Diminta Daftar dari Rumah
Di tengah kebingungan menghadapi penolakan sistem, Nur sempat mendatangi langsung SMP Negeri 14 untuk meminta penjelasan.
Ia berharap ada bantuan atau setidaknya arahan mengenai langkah yang harus dilakukan agar anaknya tetap memiliki kesempatan bersekolah.
Namun harapan itu tidak terpenuhi.
Menurutnya, pihak sekolah meminta seluruh proses dilakukan secara daring.
Ia bahkan mengaku tidak diperbolehkan melakukan proses pendaftaran dari sekolah.
"Saya datang ke sekolah. Tapi disuruh daftar online dari rumah. Tidak dibantu untuk proses pendaftarannya," ungkapnya.
Selama proses tersebut, kata Nur, tidak ada pendampingan khusus ketika sistem terus menolak pendaftaran.
Yang muncul di aplikasi hanya pemberitahuan agar memilih sekolah lain.
"Di aplikasi cuma muncul notifikasi supaya pilih sekolah lain," ujarnya.
Situasi itu membuatnya harus mencari sendiri sekolah tujuan berikutnya tanpa mengetahui peluang diterima di masing-masing sekolah.
Bagi Nur, persoalan utamanya bukan sekadar soal diterima atau tidak diterima di sekolah negeri.
Yang ia pertanyakan adalah mengapa anak yang tinggal di wilayah Palaran justru harus bersekolah hampir delapan kilometer dari rumah, sementara tujuan utama sistem domisili adalah mendekatkan peserta didik dengan sekolah terdekat.
"Yang penting sebenarnya anak bisa sekolah dekat rumah. Tapi kenyataannya harus jauh," tuturnya.
(raf)




